RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Kapolres perempuan pertama di Bojonegoro, memiliki tugas cukup berat. Suhu politik di 155 desa mulai menghangat, setelah Pemkab Bojonegoro menetapkan sebanyak 155 desa, bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 2027 mendatang.
Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty bertanggung jawab penuh, atas kemanan dan ketertiban masyarakat dalam proses pilkades serentak di 155 desa tahun depan, yang tersebar di 27 kecamatan, dari total 28 kecamatan se-Bojonegoro.
‘’Kapolres perempuan yang baru ini tantangannya cukup berat, karena tahun depan ada pilkades serentak,’’ kata Ketua Giri Foundation Rian Adi Kurniawan.
Baca Juga: Peran Pemuda Menyongsong Pilkades Serentak di Bojonegoro, Penonton Jadi Penentu
Menurut Rian, tensi politik Pilkades itu lebih tinggi, dibanding dengan pesta demokrasi di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.
Sehingga, kapolres perempuan yang baru ini harus segera membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Agar tercipta suasana yang kondusif.
‘’Kuncinya komunikasi,’’ tegas pemuda asal Kecamatan Sumberrejo itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djoko Lukito memastikan pilkades serentak dimulai 2027, kemudian sisanya pada 2028, dan 2030.
"Masa jabatan delapan tahun sesuai UU Nomor 3 Tahun 2024," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djoko Lukito, Kamis (23/7).
Baca Juga: 155 Desa di Bojonegoro Gelar Pilkades Serentak 2027, Pagu Anggaran Belum Ditentukan
Dia memaparkan, pilkades serentak pada 2027 diikuti sebanyak 155 desa di 27 kecamatan. Tertinggi di Kecamatan Malo sejumlah 13 desa dan Kecamatan Sugihwaras ada 12 desa. Sementara, pada Pilkada 2028 dilakukan di 231 desa tersebar di 28 kecamatan. Terbanyak di Kecamatan Padangan sejumlah 12 desa.
Pada Pilkada 2030 digelar di 33 desa di 21 kecamatan. Terbanyak di Kecamatan Tambakrejo sejumlah empat desa. Djoko menjelaskan, tahapan pilkades dilakukan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir.
Baca Juga: Pilkades Desa Tebon dan Kuncen Dimenangkan Cakades Nomor Satu
"Di 2027 berakhir September, kemungkinan di Februari atau Maret sudah mulai tahapan. Dilakukan selama 175 hari kerja," jelas dia.
Ia menambahkan, untuk anggaran pilkades bersumber dari APBD. Sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan umum (pemilu) terakhir. "Jadi, setiap desa berbeda-beda anggarannya. Ada ketentuannya misal DPT di bawah atau di atas 1.000 pemilih," pungkasnya. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah