RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro merehabilitasi Pasar Kota 2026 memicu polemik di kalangan pedagang. Pemicunya dalam proyek tersebut tidak disiapkan tempat penampungan sementara (TPS) bagi selama proses pembangunan berlangsung.
Pemkab menawarkan relokasi sementara pedagang Pasar Kota ke Pasar Banjarejo yang berjarak sekitar 5 kilometer (km) dari lokasi pasar induk sebagai solusi sementara. Namun, kebijakan ini dinilai memberatkan para pedagang.
Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Kota Bojonegoro, Khorij Zainal Asrori menyampaikan, para pedagang mendukung rencana revitalisasi pasar tersebut. Namun, berharap pemerintah juga memerhatikan keberlangsungan usaha para pedagang selama masa pembangunan.
"Kami sangat mendukung rencana pemkab Bojonegoro dalam merehabilitasi pasar tradisional kota. Namun, kami berharap pemerintah juga memikirkan TPS untuk para pedagang selama proses pembangunan berjalan," katanya Rabu (29/4).
Baca Juga: Pagu Delapan PSD Bojonegoro Ditetapkan Rp 175,3 Miliar, Anggaran Tertinggi untuk Proyek Pasar Kota
Menurut Khorij, opsi relokasi ke Pasar Banjarjo dinilai kurang tepat karena jaraknya dinilai cukup jauh, berpotensi menurunkan jumlah pelanggan secara drastis. Dikhawatirkan mematikan roda perekonomian para pedagang.
Sebelumnya, para pedagang sempat mengusulkan TPS ditempatkan di area yang lebih dekat dengan pasar lama, yakni di sisi barat pasar atau di depan gedung serbaguna. Lokasi tersebut dinilai lebih strategis untuk memertahankan pelanggan.
"Untuk menjaga pelanggan saja sudah sangat sulit, apalagi harus mencari yang baru. Ditambah kondisi perekonomian yang saat ini sedang lesu," ujarnya.
Khorij menegaskan, usulan tersebut bukan tanpa dasar. Para pedagang telah melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa lokasi TPS idealnya tidak lebih dari 1 km dari pasar induk.
Dia memertanyakan kebijakan Pemkab Bojonegoro yang tidak mengalokasikan anggaran TPS, padahal pada proyek rehabilitasi pasar lain, seperti Pasar Kalitidu dan Pasar Sroyo, fasilitas tersebut disediakan.
"Pemkab sebelumnya memfasilitasi lahan maupun bangunan sementara untuk pedagang. Lantas mengapa dalam pembangunan Pasar Kota tidak ada anggaran TPS,” ungkapnya penasaran.
Dia menegaskan, para pedagang khawatir jika relokasi tetap dilakukan ke Pasar Banjarjo, kondisi tersebut justru akan memperburuk persaingan usaha. Karena, di pasar tersebut sudah terdapat pedagang lain dengan jenis dagangan serupa, meski masih tersedia sejumlah kios kosong.
"Kami berharap ada solusi terbaik agar roda perekonomian kami tetap berjalan. Jangan sampai kebijakan ini justru mematikan usaha pedagang," harapnya.
Baca Juga: Tanggapi Kenaikan Harga Minyakita, DPRD Bojonegoro Desak Bulog Laksanakan Operasi Pasar
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro Satito Hadi mengatakan, tidak ada anggaran untuk pembangunan TPS dalam proyek tersebut. "Ya, tidak ada anggaran untuk itu (TPS)," katanya singkat.
Pembangunan Pasar Tradisional Kota Bojonegoro merupakan salah satu proyek strategis daerah (PSD) 2026 dengan pagu anggaran Rp 80 miliar. Pasar tersebut rencananya akan dibangun dengan konsep pasar tradisional modern yang terdiri dari tiga lantai. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana