Rencana Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengaktifkan kembali PT Griya Dharma Kusuma (GDK) mendapat apresiasi positif dari kalangan legislatif. Pasalnya, selama ini GDK dibiarkan dengan status yang tidak jelas.
“Langkah yang bagus. Namun, rencana bisnisnya harus jelas,” ujar Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melakukan pembahasan dengan pemkab terkait hal tersebut. Meski demikian, ia berharap pemkab benar-benar serius menggarap GDK karena memiliki potensi yang baik.
“Lokasinya sangat strategis. Jadi, harus dikelola secara profesional,” jelasnya.
Menurutnya, bisnis perhotelan bukanlah hal yang mudah. Manajemen GDK harus benar-benar profesional dan memahami seluk-beluk bisnis tersebut. Karena itu, ia menyarankan agar pemkab menggandeng manajemen hotel profesional untuk mengoperasionalkan kembali GDK.
“Dulu saya dengar Pertamina ingin menyewanya. Tidak tahu bagaimana kelanjutannya,” kata perempuan asal Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, itu.
Namun, sebelum langkah tersebut dilakukan, ia meminta pemkab menyelesaikan masalah yang hingga kini belum tuntas, yakni pembayaran gaji karyawan yang menunggak. Hal itu harus menjadi prioritas sebelum hal lain dikerjakan.
“Saya dengar itu masih belum selesai. Itu harus diselesaikan terlebih dahulu,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT GDK, Dili Tri Wibowo, mengatakan tunggakan gaji karyawan telah masuk dalam gugatan di pengadilan. Pihaknya menyatakan siap menyelesaikan persoalan tersebut.
“Anggaran untuk gaji masih tersedia dari kas PT GDK,” ujar mantan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah itu.
Selain itu, langkah yang akan dilakukan adalah pembersihan lokasi. Pasalnya, gedung tersebut sudah lama tidak digunakan sehingga perlu dibersihkan. Proses pembersihan diperkirakan memakan waktu cukup lama.
“Sekitar 40 hari,” tuturnya. (zim)
Editor : M. Nurkhozim