RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2025 tak menyasar seluruh desa dari total 419 desa. Hanya 417 yang teranggarkan, namun dua di antaranya gagal merealisasikan. Yakni Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem dan Desa/Kecamatan Kasiman.
Sementara, dua desa lainnya tidak menerima bantuan khusus meliputi Desa Sukorejo dan Desa Kauman, Kecamatan Kota.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Nur Sujito menyampaikan, dana transfer ke desa di antaranya alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), serta BKKD.
Untuk anggaran total dana transfer ke desa sebesar Rp 1,6 triliun. Realisasi di angka Rp 1,5 triliun atau 98,6 persen. Sementara, khusus BKKD, dianggarkan Rp 684,7 miliar untuk 417 desa dan terserap Rp 678,2 miliar atau 99 persen.
"Jadi, BKKD bottom-up namanya realisasi di 415 desa dari teranggarkan 417 desa dari total 419 desa. Dua desa tidak berhasil realisasi dan dua desa lainnya tidak menerima bantuan," katanya.
Dia menjelaskan, dua desa tak diberi jatah BKKD yakni Desa Sukorejo dan Kauman, Kecamatan Kota karena sudah dianggarkan melalui belanja organisasi perangkat daerah (OPD).
Sementara dua desa gagal serap, berbeda faktor penyebabnya. Yakni Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem karena terganjal proses hukum, sedangkan Desa/Kecamatan Kasiman karena verifikasi di lapangan.
"Jadi, syarat untuk realisasi (BKKD) sesuai diatur dalam perbup (peraturan bupati), tidak bisa jika berkaitan masalah hukum. Kalau di Desa/Kecamatan Kasiman itu karena verifikasi di lapangan tidak oke," beber mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Bojonegoro itu. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana