RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Kasus pengadaan 386 unit mobil siaga desa pada 2022 sempat berurusan dengan hukum, karena sesuai fakta persidangan yang digelar menjelang Pilkada 2024 itu, terungkap ada cash back (uang pengembalian) dari rekanan penyedia kepada para kepala desa sekitar Rp 15 juta.
Kondisi tesebut harus menjadi catatan, agar tidak terulang. Potensi terjadinya kasus yang sama cukup tinggi, salah satu sebabnya anggaran pengadaan 33 mobil siaga 2025 ini per unit dianggarkan lebih tinggi. Yakni, Rp 335 juta.
Sebaliknya, pada 2022 silam, anggaran per unit Rp 250 juta per unit. Sehingga, berpotensi terjadi kelebihan biaya, dan cukup rawan terjadi penyimpangan.
Berdasar laman resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyebutkan, bahwa total anggaran untuk BKKD bersifat khusus pengadaan mobil siaga desa dianggarkan Rp 11,022 miliar di 2025. Diperuntukan bagi 33 desa yang sebelumnya belum mendapat mobil siaga desa. Sehingga, masing-masing desa nantinya akan mendapat sekitar Rp 334 juta untuk pengadaan ini.
“Saat ini masih proses pengajuan proposal pencairan kepada Bupati melalui Dinas sosial. Dalam seminggu ini targetnya proposal masuk ke Dinas Sosial (Dinsos)," ujar Kepala Dinsos Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto.
Kepala Desa (Kades) Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Samudi mengatakan, bahwa desanya mendapat BKKD bersifat khusus untuk pengadaan mobil siaga tahun ini. Sedangkan, untuk progres pengadaan di desanya, pihaknya masih melakukan survey harga hingga saat ini.
“Ini masih survei harga sebagian teman-teman,” terangnya kemarin (4/11).
Samudi juga membenarkan, bahwa anggaran yang diterima setiap desa sebanyak Rp 334 juta untuk pengadaan mobil siaga tahun ini. Namun, jumlah tersebut dinilai terlalu banyak. Melihat, harga mobil hanya berkisar Rp 250 juta. Sehingga, dipastikan akan ada kelebihan anggaran nantinya.
“Padahal harga Luxio kisaran Rp 250 juta. Jadi, pasti (akan ada kelebihan anggaran),” terangnya.
Dia melanjutkan, bahwa adanya kelebihan anggaran nantinya harus dikembalikan ke kas daerah. Tidak boleh digunakan oleh desa.
“Harus dikembalikan ke kas daerah. Tidak boleh, misalnya untuk biaya operasional (mobil siaga), juga tidak boleh,” pungkasnya.
Menurut Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, total anggaran yang dikucurkan untuk 33 desa penerima mobil siaga sekitar Rp 11 miliar. Pemdes diminta proses pengadaan dilakukan transparan. “Lakukan pembelian ini secara aturan dan jangan sampai ada yang salah,” tegas Nurul Azizah.
Menurut mantan Sekda Bojonegoro itu, penyaluran bantuan kali ini merupakan pelengkap dari program tahun 2022 lalu, ketika 386 desa telah menerima BKKD untuk pengadaan mobil siaga.
“Artinya, 33 desa ini merupakan sisa dari total desa di Bojonegoro yang belum memiliki fasilitas tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, salah satu desa yang bakal mendapat mobil siaga yakni Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, saat ini masih proses penyusunan anggaran.
"Tentu mobil siaga ini sudah lama dinantikan oleh warga kami," ungkap Kepala Desa Kepohkidul Samudi kemarin (3/10).
Meskipun desa tersebut juga mempunyai mobil siaga. Namun, Samudi menegaskan bahwa mobil tersebut milik pribadi. "Jadi masih belum bisa gratis, setelah kita punya mobil siaga pelat merah dari pemkab nanti saya pastikan warga kami tidak akan dipungut biaya apa pun," terangnya. (ewi/dan/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana