RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (2026) mengalami penurunan cukup signifikan. Sesuai kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2026, kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan skeitar Rp 6,7 triliun. Nominal itu berkurang dibanding 2025 sekitar Rp 7,8 triliun.
Turunnya APBD itu karena ada kebijakan pemangkasan dana transfer ke daearah (TKD). Berimbas, ada program yang mengalami pemangkasan anggaran.
Menurut Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, telah melakukan rangkaian pembahasan sebagaimana tata tertib DPRD terkait KUA-PPAS yang disampaikan pemerintah kabupaten (pemkab) dalam Surat Bupati Nomor:900/3036/412.303/2025.
"Banggar (badan anggaran) dan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) sudah melalukan pembahasan," katanya.
Menurut dia, pendapatan daerah sebesar Rp 4,5 triliun; belanja daerah Rp 6,7 triliun; penerimaan pembiayaan Rp 2,7 triliun; dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 512,8 miliar. "Dari selisih pendapatan dan belanja tersebut terdapat defisit yang akan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp 2,2 triliun," paparnya.
Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto melihat postur APBD 2026 dari sisi pola kebijakan bupati dan wakil bupati (wabup) saat ini cukup berbeda dengan sebelumnya. Fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemandirian.
"Mereka kelihatannya melihat dengan besarnya bansos (bantuan sosial) yang digelontorkan pemerintah sebelumnya tapi efek penurunan kemiskinan masih melambat," kata Ketua DPD Golkar Bojonegoro itu.
Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang kurang menggembirakan. Sehingga penguatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat harus lebih diperkuat.
"Kami mendukung langkah yang diambil bupati dan wabup. Tapi, kami juga menekankan arah kebijakan pemerintah harus fokus," tegas Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro itu.
Saat disinggung mengenai anggaran bansos tahun depan, politikus Partai Golkar itu membeberkan, ada sedikit pengurangan. Sedangkan, untuk postur APBD 2026 mengalami penurunan salah satunya karena pemangkasan dana transfer dari pusat. "Iya, disebabkan pemangkasan dana transfer," bebernya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana