RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.
Dua organisasi perangkat daerah OPD, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Dinas Sosial (Dinsos), menjadi pelaksana utama program yang bersentuhan langsung dengan petani dan pekerja industri hasil tembakau.
Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani menjelaskan, tahun ini pihaknya fokus mendukung produktivitas petani tembakau melalui sejumlah kegiatan strategis. Salah satunya adalah pembangunan akses jalan usaha tani (JUT) di 45 titik dengan rata-rata panjang 200 meter per lokasi.
’’Pelaksanaan kami lakukan pada musim kemarau ini. Memang agak terlambat, tapi seluruh program kini berjalan dengan baik,” terangnya. Selain pembangunan infrastruktur pertanian, DKPP juga melaksanakan program pembibitan tembakau sebanyak 10 kilogram.
Serta, menyalurkan pupuk NPK sebanyak 526 ton dan KNO3 sebanyak 65 ton kepada para petani tembakau di seluruh wilayah Bojonegoro.
’’Bantuan pupuk ini penting karena komoditas tembakau tidak mendapat pupuk subsidi dari pemerintah pusat. Maka melalui DBHCHT, kami bantu untuk memastikan kualitas tanaman tetap terjaga,” ungkapnya.
Tak hanya itu, DKPP juga menjalankan empat paket budidaya tembakau berbasis good agricultural practices (GAP) dan menyalurkan 17 unit mesin perajang tembakau guna mendukung efisiensi pascapanen. Semua program tersebut, kata dia, sudah terealisasi dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh petani.
Sementara itu, Kepala Dinsos Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto menyampaikan, bahwa DBHCHT di instansinya dialokasikan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada ribuan buruh yang bergelut di sektor tembakau.
’’Penerimanya meliputi buruh pabrik rokok, termasuk cleaning service dan security, serta buruh tani tembakau. Kami bekerja sama dengan DKPP dan Disperinaker untuk validasi data penerima,” jelasnya.
Dinsos Bojonegoro mencatat total anggaran BLT DBHCHT sebesar Rp34,18 miliar, dengan penerima lebih dari 18 ribu orang. Masing-masing akan mendapatkan sekitar Rp1,8 juta yang rencananya disalurkan pada bulan ini.
’’Saat ini kami sedang mematangkan teknis dan lokasi penyaluran. Intinya, Dinas Sosial hanya bertugas menyalurkan, sementara data penerima berasal dari lintas instansi,” ungkap pria yang akrab disapa Antok ini.
Melalui dua sektor ini, pemanfaatan DBHCHT di Bojonegoro diharapkan tak hanya mendukung kesejahteraan petani dan buruh, tetapi juga mendorong keberlanjutan industri tembakau lokal agar tetap berdaya saing dan menyejahterakan masyarakat. (*/tih)
Editor : Bhagas Dani Purwoko