RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Berkurangnya transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp 1,4 triliun di 2026 menjadi tantangan fiskal tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Menghadapi hal tersebut, Pemkab Bojonegoro menegaskan akan tetap melaksanakan program prioritas. Di antaranya, melalui evaluasi belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah dalam rapat pembahasan penyesuaian alokasi TKD 2026 pada Senin (29/9). Sosok nomor dua di Pemkab Bojonegoro tersebut mengatakan, menghadapi kondisi ini, Silpa menjadi instrumen penting untuk menopang belanja di tahun berikutnya.
Keberadaan silpa sangat strategis untuk menjaga keberlangsungan program. Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga penting dilakukan. Bukan dengan penambahan beban pajak atau retribusi baru.
Melainkan, dengan optimalisasi potensi aset-aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. ’’Aset-aset Pemkab yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal harus bisa dikelola dengan lebih baik. Sehingga, dapat memberi tambahan ruang fiskal untuk pembangunan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, terpenting yang harus dilakukan adalah memastikan setiap program harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, Pemkab berkomitmen untuk tetap menjalankan program prioritas.
Meliputi, pengentasan kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), peningkatan layanan kesehatan, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan konektivitas wilayah.
’’Keterbatasan anggaran tidak mengurangi perhatian terhadap layanan dasar. Justru, prioritas harus semakin jelas,” terangnya.
Berdasar data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, pendapatan dari dana transfer pusat yang diterima Bojonegoro turun sekitar Rp 1,4 triliun. Dari Rp 4,7 triliun TKD pada tahun ini menurun menjadi Rp 3,2 triliun di 2026 mendatang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Nur Sujito mengatakan, TKD 2026 memang ada penurunan. Baik dibanding alokasi tahun sebelumnya, maupun yang sudah ada di draf kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) 2026.
Solusinya, karena pendapatan turun, maka otomatis belanja harus dikepras atau disesuaikan. Selain itu, perlu memperbesar silpa. Sehingga, kegiatan yang dirasa kurang produktif atau tidak langsung berdampak pada masyarakat di 2025, tidak dilaksanakan.
’’Contoh, kegiatan seremonial, rapat, atau lainnya yang sifatnya hanya pernik-pernik untuk kebutuhan internal kantor. Itu tidak kami laksanakan. Agar silpa besar, untuk menambal kekurangan TKD 2026,” terangnya.
Terkait program prioritas, ia menyampaikan, tidak boleh terdampak. Sehingga, harus tetap dilaksanakan. Untuk itu, kegiatan yang dikurangi adalah yang tidak langsung menyentuh masyarakat. ’’Tidak boleh berdampak, prioritas tetap dilaksanakan,” pungkasnya. (ewi/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana