BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Program pelatihan tampaknya menjadi program langganan Pemkab Bojonegoro, setiap tahun dianggarkan kegiatan sejenis. Termasuk tahun ini, dalam APBD 2025 tercatat anggaran Rp 3,7 miliar.
Anggaran tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Diharapkan menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, belum semua masyarakat bisa mengakses informasi tersebut.
Sub Koor Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro Rochana mengatakan, pemkab mengadakan pelatihan dan bimtek.
Meliputi pelatihan berupa uji kompetensi enam paket dan wirausaha muda (WUB) tiga paket bersumber APBD senilai Rp 1,34 miliar.
Kemudian, pelatihan bersumber dari DBHCHT sebanyak Rp 2,5 miliar untuk 56 paket dengan skema masing-masing dua paket di tiap kecamatan. Sasarannya wirausaha baru dan masyarakat tercatat dalam data kemiskinan mandiri daerah (damisda) atau buruh tani tembakau.
Per paket berisi 20 orang. Artinya total sebanyak 65 paket. "Iya, total anggaran pelatihan sekitar Rp 3,7 miliar," bebernya.
Sementara itu, Ghoutsi Islahiyah Nurrohmah warga Desa Bulaklo, Kecamatan Balen mengaku tidak memahami tentang program tersebut. Berharap sosialisasi ditingkatkan. ‘’Selama ini tidak tahu kalau ada pelatihan atau bimtek,’’ katanya.
Menurut dia, informasi pelatihan tidak menjangkaunya meski mengikuti akun media sosial (medsos) pemerintah kabupaten (pemkab). Bahkan, menurutnya, tidak menerima informasi pelatihan melainkan lowongan pekerjaan atau berita kecelakaan.
"Tapi, kalau ada ingin ikut jika gratis," ungkap Osi sapaannya.
Perempuan 21 tahun itu menambahkan, harusnya sosialisasi dilakukan secara masif. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana