Jumlah ASN di Bojonegoro ternyata masih belum ideal. Bahkan, tiap tahun alami penurunan. Sebab, dari jumlah usulan formasi pengadaan ASN lebih kecil dari jumlah ASN yang pensiun tiap tahun.
KEBERADAAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mengalami penurunan. Adapun ASN terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Penurunan disebabkan setiap tahunnya hampir 500 PNS telah masuk masa pensiun. Meski saat ini telah memiliki sekitar 12 ribu pegawai, tapi angka tersebut dinilai belum memenuhi jumlah ideal.
Berdasar data Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, jumlah PNS di lingkup Pemkab Bojonegoro pada 2025 mencapai 6.934. Angka tersebut terus mengalami penurunan lima tahun terakhir
Pada 2020 terdapat 8.925 PNS, 2021 sebanyak 8.307 PNS, 2022 ada 8.056 PNS, 2023 ada 7.455, dan pada 2024 mencapai 7.240 pegawai. Lalu, jumlah ASN pada 2024, masih didominasi PNS berusia 50 tahun ke atas, yakni berjumlah 3.053 pegawai.
Kemudian, PNS usia 40 sampai 50 tahun mencapai 2.171 dan sebanyak 2.016 pegawai berusia 21 sampai 40 tahun. Sebelumnya, Eks Kepala BKPP Bojonegoro Aan Syahbana menyampaikan, semakin berkurangnya jumlah PNS ini, karena setiap tahunnya masuk masa pensiun.
’’Tahun 2024 ada 455 ASN pensiun dan tahun 2025 ini mencapai 435 pegawai,” ungkapnya. Pria yang telah dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro pada Jumat lalu (14/2) itu menambahkan, PNS pensiun itu tersebut tersebar di hampir seluruh instansi.
Menurutnya, angka PNS purna tugas ini juga terus mengalami penurunan. ’’Dibandingkan 2023 lalu, 561 PNS purna tugas, dan 2024 ada 455 PNS, dan 2025 ada 435 PNS,” terang Aan.
Aan pun tidak menampik jumlah ASN selama ini belum masuk dalam kategori ideal. Menurutnya, jumlah ASN di Bojonegoro idealnya memiliki 17 ribu pegawai. Namun, Aan menilai angka tersebut masih ditambah dengan jumlah PPPK yang mencapai 5.689.
Sehingga, total ASN sekitar 12.721 pegawai. ’’Dan, di Bojonegoro sejauh ini terus mengusulkan PPPK,” imbuhnya. Diketahui, pada 2024 lalu, Pemkab Bojonegoro kembali mengusulkan kuota CPNS dan PPPK.
Akhirnya, disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yakni 762 formasi CPNS dan 4.001 PPPK.
Terpisah, Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, kualitas dan kapasitas ASN memiliki peran penting untuk kualitas pelayanan publik. Terjadinya penurunan jumlah ASN di Bojonegoro setiap tahun ini karena pegawai yang masuk lebih rendah dibanding dengan jumlah ASN yang pensiun.
’’(Penurunan jumlah ASN) ini terutama dikarenakan pegawai yang masuk lebih rendah dari yang pensiun,” ujarnya kemarin (16/02).
Hal senada dikatakan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Djoko Lukito, bahwa antara jumlah pegawai yang pensiun dengan jumlah formasi yang diberikan dari pusat tidak sebanding. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya jumlah penurunan ASN di setiap tahun.
Disinggung perihal adakah fenomena ASN yang resign sebagai penyebab jumlah ASN turun, Djoko mengatakan tidak ada. ’’Sepertinya tidak ada (fenomena ASN resign atau dipecat di Bojonegoro setiap tahunnya),” pungkasnya (dan/ewi/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana