BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rencana pembangunan pabrik etanol-metanol sudah berembus sejak 2022 silam. Namun, saat itu Pemkab Bojonegoro slow respons, sehingga sempat diminta Kabupaten Blora.
Namun, informasi tersebut pasca Pilkada 2024 kembali berembus dari pemerintah pusat, mulai dimatangkan realisasinya di Dusun Sawit, Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem.
Kebutuhan lahannya sekitar 5.130 hektare, Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro siap melepas lahan seluas 130 hektare (ha) di daerah Sawit, Kecamatan Ngasem untuk rencana pembangunan pabrik etanol-metanol di Bojonegoro.
Selain itu, 5.000 ha lahan perhutani juga akan digunakan sebagai penyedia bahan baku. Sehingga, total seluas 5.130 ha lahan perhutani akan dimanfaatkan untuk rencana pembangunan pabrik etanol-metanol di Bojonegoro.
‘’Luas lahan 130 ha di (Dusun) Sawit, Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem. Ini masih proses pelepasan lahan,’’ ujar Kepala Sub Seksi (KSS) Hukum dan Kepatuhan Perum Perhutani KPH Bojonegoro Sunyoto.
Dia mengatakan, proses pelepasan lahan terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Perhutani hanya sebagai pemeriksa lapangan dalam rangka penyusunan pertimbangan teknis.
Proyek yang membutuhkan pelepasan lahan perhutani tidak pertama kali di Bojonegoro. Ada beberapa proyek yang melakukan hal serupa.
‘’Lahan kawasan hutan yang diminta, kalau diminta kami ikuti prosesnya. Terkait pertimbangan-pertimbangan (memilih lokasi tersebut), yang tau dari sisi analisis dampak lingkungan (Amdal),’’ lanjutnya.
Dia menyampaikan, belum mengetahui kapan mulai pengerjaan pembangunan pabrik etanol-metanol tersebut. Namun, setelah ada pelepasan, baru bisa dimulai. Tidak ada target untuk waktu pelepasan.
Terkait proses pelepasan harus mengajukan permohonan pelepasan terlebih dulu. Kemudian, ada tindaklanjut dari beberapa lintas sektor. Jadi, tidak bisa perhutani sendiri, ada juga tim dari kementerian.
‘’Kalau sudah ada pelepasan, baru bisa mulai. Tidak ada target kapan harus bisa dilepas. Perkiraan dilepas kapan, yang tau menteri,’’ tuturnya.
Mewakili Administratur (Adm) Perhutani KPH Bojonegoro, ia mengatakan, selain 130 ha untuk pembangunan pabrik etanol-metanol. Juga, terdapat lahan perhutani yang digunakan untuk penyediaan bahan baku seluas 5.000 ha. Pemanfaatan 5.000 ha untuk kebun bibit pabrik etanol-metanol ini bisa menyebar di berbagai kecamatan. Dengan sistem kerjasama.
‘’Bahan bakunya bisa jagung, sogum, atau karbohidrat. Tapi, sementara ini jagung dan sogum atau jagung jepang,’’ tambahnya.
Menurut Nyoto sapaannya, rencana pembangunan pabrik etanol-metanol sudah ada sejak 2022 lalu. Namun, saat itu masih simpang siur. Kembali ramai lagi saat ini.
‘’Ini kalau Pak Bahlil belum membuat statement seperti itu, kami juga tidak berani,’’ ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 28 November 2024 menyebutkan, pemerintah berencana membangun pabrik etanol-metanol di Bojonegoro. Dengan nilai investasi mencapai US$ 1,2 miliar atau Rp 19,02 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Anwar Murtadhlo tidak merespons ketika dikonfirmasi melalui whatsApp sejak Jumat (6/12) lalu hingga berita ini ditulis kemarin pukul 18.00. (ewi/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana