BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Forum Guru Swasta Lolos Passing Grade 2023 berpotensi gagal menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sesuai jadwal.
Lantaran menunggu Menteri Pendidikan baru setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober. Sementara itu, tuntutan para guru masih sama. Khusunya, diprioritaskan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
’’Tadi (Selasa sore, Red) baru konfirmasi tentang jadwal ke Jakarta bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Bojonegoro,” kata Koordinator Forum Guru Swasta Lolos Passing Grade 2023 Lely Setyorini, Selasa (15/10).
Dia melanjutkan, ada kemungkinan pengunduran jadwal penyampaian tuntutan para guru swasta ke KemenPAN-RB. Alasannya, dilakukan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober dan para menteri di 21 Oktober.
’’Kemungkinan di tanggal 24-25 Oktober. Tapi, ini masih menunggu dari pimpinan (DPRD) dulu,” jelasnya. Lely menyampaikan, pertimbangan perubahan jadwal dilakukan sembari menunggu Menteri Pendidikan yang baru.
Sedangkan, kata dia, diskusi dilakukan dengan DPRD membahas beberapa hal. Di antaranya jadwal keberangkatan ke Jakarta atau KemenPAN-RB, tuntutan yang akan dibawa, dan hasil pertemuan penjabat (Pj) bupati; badan kepegawaian, pendidikan, dan kepelatihan (BKPP); serta dinas pendidikan (disdik).
’’Untuk tuntutan (kami) tetap sama tidak ada perubahan,” tandasnya. Tuntutan meliputi revisi keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dengan memperbolehkan guru swasta lolos passing grade 2023 mengikuti seleksi PPPK 2024 tanpa tes dan mendapat prioritas.
Kemudian, menghapus diskriminasi dan stigma tidak sehat membedakan guru swasta dan negeri serta mengangkat guru swasta lolos passing grade 2023 menjadi PPPK sesuai peraturan perundangan. ’’Semoga akan terkabul,” harapnya.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto membenarkan, terjadi perubahan jadwal pertemuan antara guru swasta dengan KemenPAN-RB. Alasannya, mulai dari pelantikan presiden dan wakil presiden, menteri, serta Hari Jadi Bojonegoro (HJB) pada 20 Oktober.
Pri, sapaannya, melanjutkan, pemberangkatan dilalukan pada 24 Oktober selanjutnya pertemuan di 25 Oktober. ’’Namun, ini proses permintaan ke pimpinan (DPRD) terkait jadwal,” imbuhnya.
Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Bojonegoro itu melanjutkan, guru yang turut difasilitasi ke KemenPAN-RB diprediksi sekitar tujuh orang. Rinciannya, empat difasilitasi disdik dan tiga lainnya DPRD.
Dia menyampaikan, perihal tuntutan yakni merevisi Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 348 Tahun 2024. ’’Kami turut mengawal dari awal. Diskusi sampai mencari solusi. Tapi, kembali lagi ini adalah usaha. Keputusan ada di pusat,” pungkasnya. (yna/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana