BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sekitar 210 guru swasta masih terus mempertanyakan proses rekrutmen PPPK di Bojonegoro, yang dinilai diskriminasi. Bahkan, menggelar aksi demonstrasi di depan gedung pemerintah kabupaten (Pemkab) Selasa (8/10).
Pemkab Bojonegoro berjanji akan perjuangkan nasib para guru itu. Dengan kosultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, tidak baik mengambil keputusan harus melakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Pj Bupati akan ke Jakarta untuk bertemu dan membicarakan langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
‘’Minggu depan saya ke Jakarta, saya langsung yang ke Jakarta. Ibu-ibu bisa ketemu dengan saya setelah itu. Saya akan tanda tangan, setelah pulang dari Jakarta,’’ janjinya.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, Pj Bupati diminta untuk tanda tangan hitam diatas putih akan janjinya. Namun, beliau menolak.
Dengan mengatakan, akan memperjuangkan para guru swasta ke Jakarta untuk konsultasi terlebih dulu. Akan mendukung segala usaha para pendidik tersebut dan membawa aspirasi yang disampaikan ke Jakarta.
‘’Saya janji, akan saya perjuangkan. Ingat regulasi, tidak boleh ada paksaan, semua ada aturan, ikuti aturannya,’’ tuturnya ketika dipaksa untuk tanda tangan.
Hasil dari aksi tersebut, terjadi kesepakatan bahwa minggu depan Pj Bupati akan ke Jakarta dengan mengajak dua orang perwakilan dari guru swasta yang berdemonstrasi tersebut.
Sehingga, masih ada kemungkinan bahwa para guru swasta passing grade 2023 bisa mengikuti PPPK tahun ini ditahap dua. Yakni, pada 17 November hingga 31 Desember 2024.
Perwakilan guru swasta berencana bakal kembali wadul ke KemenPAN-RB.
‘’Rencananya kami akan kembali ke KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), jika belum ada keputusan,” ungkap Koordinator Forum Guru Swasta Passing Grade 2023 Lely Setyorini.
Guru asal Kecamatan Dander itu, mengaku telah enam kali menyampaikan aspirasi ke KemenPAN-RB. Rerata guru kecewa karena pemkab pernah berjanji akan menyampaikan aspirasi Forum Guru Swasta Lulus Passing Grade 2023, untuk dapat diterima dalam seleksi PPPK 2024.
Tetapi faktanya ini tidak dijalankan oleh pemkab. “Maka Pemkab Bojonegoro telah mengingkari kesepakatan dan janji sebelumnya dengan para guru swasta passing grade 2023,” tegas Lely.
Selain itu, para guru swasta tetap menyampaikan persoalan tentang rekrutmen PPPK, pada kriteria pendaftar, Pemkab Bojonegoro tidak menyebut peruntukan untuk guru swasta, terlebih yang telah lolos passing grade pada seleksi PPPK 2023 lalu. Meskipun pemerintah pusat tidak melarang.
‘’Keputusan Pemkab Bojonegoro yang tersebut dalam pengumuman seleksi penerimaan PPPK tahun 2024 tidak sejalan sepenuhnya dengan Surat Badan Kepegawain Negara Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 27 September 2024,” terangnya. (dan/ewi/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana