Daerah Ekonomi Gemas Haji & Umrah Headline News Internasional Kawan Cilik Kesehatan Kuliner Lentera Islam Mbakyu Nasional Opini Otomotif Pendidikan Peristiwa Persepsi Politik & Pemerintahan Redaksi She Sportainment Tausiah Ramadan Teknologi Weekend Wisata Yuk

Anggaran Belanja P-ABPD Bojonegoro Dikepras Rp 46 Miliar, Target Pendapatan Ditambah Rp 56,8 Miliar

Yuan Edo Ramadhana • Selasa, 8 Oktober 2024 | 17:59 WIB
‘’Lagi-lagi pemda (pemerintah daerah) tidak bisa mengeksekusi program dengan baik dan maksimal,’’  Ahmad Supriyanto, Anggota Banggar DPRD. (GRAFIS: AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
‘’Lagi-lagi pemda (pemerintah daerah) tidak bisa mengeksekusi program dengan baik dan maksimal,’’ Ahmad Supriyanto, Anggota Banggar DPRD. (GRAFIS: AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Anggaran belanja di Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2024 berkurang Rp 46 miliar. Padahal, target pendapatan ditambah hingga Rp 56,8 miliar.

Berpotensi serapan tak maksimal, butuh evaluasi menyeluruh di semua organisasi perangkat daerah (OPD).

‘’Pesimis bisa terserap 100 persen,’’ kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto Senin (7/10).

Dia menjelaskan, ada perbedaan anggaran pendapatan dan belanja di P-APBD. Dari sisi belanja dikurangi. Sedangkan sisi pendapatan ditambah. Rinciannya di induk APBD sebesar Rp 8,2 triliun.

Setelah perubahan atau P-APBD menjadi Rp 8,1 triliun. Artinya berkurang sekitar Rp 46 miliar. Pengurangan itu dari belanja operasi sebanyak Rp 152,3 miliar dan belanja tidak terduga Rp 57,4 miliar.

Sementara itu, ada tambahan di belanja modal sejumlah Rp 57,4 miliar dan belanja transfer Rp 106,3 miliar. Sedangkan, target pendapatan dipasang di induk senilai Rp 5,43 triliun menjadi Rp Rp 5,49 di P-APBD. Sehingga bertambah Rp 56,8 miliar. ‘’Sebelumnya Rp 8,2 triliun menjadi Rp 8,1 triliun,’’ imbuhnya.

Dia menilai, angka itu masih tinggi. Sedangkan, serapan masih minim. Bahkan, menurutnya, serapan 80 persen saja sudah baik. Dia menilai, pemerintah kabupaten (pemkab) tidak bisa mengeksekusi program dengan baik dan maksimal.

Sehingga dibutuhkan evaluasi menyeluruh di semua OPD. ‘’Lagi-lagi pemda (pemerintah daerah) tidak bisa mengeksekusi program dengan baik dan maksimal,’’ ujar politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Menurutnya, jika evaluasi sudah dilakukan, akan ada persoalan di sumber daya manusia (SDM) di setiap OPD. ‘’Rincian APBD ini sudah semestinya rakyat tahu uangnya sendiri lewat media,’’ tegas pria menjabat Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro itu.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah mengatakan, pengurangan anggaran berasal dari belanja tidak terduga.

Sebelumnya belanja daerah di induk APBD Rp 8,23 triliun menjadi Rp 8,2 triliun. ‘’(Berkurang dari) Belanja tidak terduga,’’ katanya. (yna/msu)

Editor : Yuan Edo Ramadhana
#DPRD #Pemkab #Banggar DPRD #sdm #P-APBD #Banggar #golkar #pendaftaran #Anggaran #BPKAD #belanja #bojonegoro #pemerintah daerah #anggaran belanja #opd #terget