BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 di Bojonegoro masih minim. Padahal tahun ini hanya menyisakan waktu sekitar tiga bulan. Berdasar data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro per 26 September 2024, penyerapan APBD baru mencapai 36,03 persen.
Yakni, jumlah belanja baru terealisasi sekitar Rp 2,9 triliun dari total APBD 2024 Rp 8,2 triliun. ’’Per-26 September 2024, realisasi belanja baru mencapai 36,03 persen. Tapi, setiap hari nambah (angka realisasi belanja),” ujar Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi BPKAD Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo.
Dia mengatakan, terkait alasan masih minimnya angka penyerapan, masing-masing organisasi pemerintah daerah (OPD) yang lebih tahu. Namun, rerata rekanan tidak mengambil uang muka, jadi senang menerima langsung 100 persen.
Terkadang pekerjaan sudah dimulai, tapi belum melakukan pengajuan pembayaran. Kecuali, untuk beberapa proyek-proyek besar yang membutuhkan pendanaan banyak. Sehingga, menyebabkan penyerapan besar di akhir tahun.
’’Serapan paling banyak biasanya terjadi saat mendekati hari raya dan pergantian tahun,” jelasnya. Menurut Anie, target belanja tahun ini sekitar 85 persen. Karena APBD 2024 juga besar. Terkait realisasi belanja yang masih minim, jika selama tidak ada pengajuan pembayaran dari OPD, maka tidak akan direalisasikan.
’’Sepanjang ada ajuan (pembayaran), bakal kami proses. Dengan harapan, penyerapan bisa optimal. Sehingga, bisa menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Penataan Ruang (DPUBMPR) Kabupaten Bojonegoro Retno Wulandari mengatakan, ada dua pola pembayaran untuk kegiatan fisik di DPUBMPR.
Yakni, sistem termin berdasar progres fisik. Dan, pola pembayaran setelah pekerjaan selesai. ’’Rekanan bisa mengajukan pencairan, jika kelengkapan dokumen persyaratan sudah terpenuhi,” ujarnya.
Berdasar data dari BPKAD Bojonegoro per 26 September 2024, belanja daerah Kabupaten Bojonegoro teranggarkan Rp 8,2 triliun. Meliputi, belanja operasional sebesar Rp 4,4 triliun dengan realisasi penyerapan Rp 1,9 triliun.
Selanjutnya, belanja modal teranggarkan sebesar Rp 2,2 triliun dan baru terealisasi sekitar Rp 324,5 miliar. Kemudian, belanja tak terduga teranggarkan Rp 103 miliar, baru terealisasi sekitar Rp 23,5 miliar. Terakhir, belanja transfer teranggarkan sebanyak Rp 1,4 triliun, baru terealisasi sekitar Rp 697,9 miliar. (ewi/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana