BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Bojonegoro sedang menanti surat keputusan (SK) dan penempatan tugas, setelah pengisian daftar riwayat hidup nomor induk (DRH NI).
Namun, adanya perubahan jadwal usulan nomor induk (NI) PPPK, membuat penerimaan SK diprediksi bakal molor.
Berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 1036/B-MP.01.01/SD/D/2024. Jadwal usul penetapan NI PPPK semula sampai 13 Februari, diperpanjang hingga 27 Februari.
‘’Dengan perubahan jadwal usulan NI PPPK, otomatis SK juga bakal mundur, kemungkinan baru menerima setelah bulan Ramadan,” kata Ketua Forum Honorer K-2 Bojonegoro Arif Ida Rifai.
Menurutnya, jarak waktu dari usulan ke penerimaan SK biasanya sekitar 25 hari. Sebelumnya, penerimaan SK diperkirakan paling cepat Maret, dan paling lambat April. ‘’Kalau pemerintah daerah segera dan cepat untuk mengajukannya, tentunya diproses juga cepat,” terangnya. Namun, pihaknya menyadari bahwa situasi di masing-masing kabupaten tentu berbeda. Terlebih jumlah PPPK yang lolos di Bojonegoro termasuk banyak.
Menanggapi hal tersebut, pihaknya tetap berharap agar segera mendapat kepastian melalui SK, terlebih dengan banyaknya teman-teman honorer yang sudah menantikan. ‘’Harapan saya dan teman-teman tetap sesuai keinginan ya dipercepat, dan segera ingin tahu dimana ditempatkan,” pungkasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Aan Syahbana belum bisa dikonfirmasi terkait proses usulan NI PPPK di Bojonegoro.
Dikonfirmasi via ponsel hingga pukul 18.00 kemarin belum merespons.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro Lukiswati mengungkapkan, peserta yang lolos PPPK 2023 memang belum ada penempatan. ‘’Tinggal menunggu penempatan dan SK,” ungkapnya. (dan/msu)
Editor : Hakam Alghivari