BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pencoretan empat caleg (calon legislatif) DPRD Bojonegoro bakal bermuara ke meja hijau. Sebab, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrat Mohammad Hanafi bakal menggugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro.
Pencoretan caleg dari DCT (daftar calon tetap) itu dinilai tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu)
‘’Karena sudah melalui proses DCS (daftar calon sementara) dan pencermatan,” ujar Ketua DPC PPP Bojonegoro Sunaryo Abu Main kemarin (11/12).
Dia melanjutkan, telah mengirim surat keberatan kepada KPU dan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) hingga tingkat nasional berdasar rapat pertama tindak lanjut surat saran perbaikan dari Bawaslukab Bojonegoro.
Dia menilai, klausul perubahan surat keputusan (SK) KPUK Nomor 168 Tahun 2023 perubahan atas SK KPUK Nomor 141 Tahun 2023 terkait dihapusnya empat caleg dari DCT tidak sesuai. ‘’Mencoret caleg Imam Mualim dari DCT dapil (daerah pemilihan) 5 pada putusan SK 5 Desember lalu,” terangnya.
Sebab, masih tercatat sebagai tenaga ahli fraksi. Dia menilai KPUK salah menafsirkan antara tenaga ahli berdasar Undang-Udnang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 dengan Peraturan DPRD Nomor 4 Tahun 2019.
‘’Kami menunggu hasil tindak lanjut surat keberatan. Jika, tidak ada pembatalan kami akan menggugat,” ujar pria akrab disapa Mbah Naryo tersebut.
Menunggu keputusan rapat kedua pada Rabu (13/12) besok.
Dia mengatakan, gugatan akan dilayangkan DPC PPP Bojonegoro kepada KPUK.
Caleg Partai Demokrat Mohammad Hanafi menambahkan, dirinya telah mengirim surat keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Jumat (8/12) lalu.
Dan, proses pengumpulan bukti untuk melapor ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP).
‘’Meski putusan dibatalkan saya akan tetap menggugat KPUK dan Bawaslukab,” tegas Hanafi.
Dia menuding KPUK bekerja tidak sesuai tupoksi administrasi. Seharusnya temuan atau aduan dilakukan oleh bawaslukab. Sedangkan pencoretan caleg dari DCT berdasar laporan awal KPUK.
Tepatnya pada 3 Oktober lalu kepada DPRD Bojonegoro. ‘’Sedangkan, untuk bawaslukab tidak sesuai penafsiran hukum acaranya,” ujarnya.
Sehingga dia akan tetap menggugat ke (pengadilan tata usaha negara) PTUN. Karena kinerja penyelenggara pemilu baik KPUK dan Bawaslukab tidak sesuai regulasi.
Gugatan akan dilayangkan atas nama pribadi sebagai caleg dari partai Demokrat.
Terkait rencana gugatan itu, KPUK dan Bawaslukab belum merespons konfirmasi dari Jawa Pos Radar Bojonegoro.
Divisi Penyelenggaraan KPUK Bojonegoro Fatma Lestari belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirim pukul 17.46 belum merespones hingga pukul 19.15.
Ketua Bawaslukab Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo saat dikonfirmasi terkait potensi gugatan pada pukul 17.48, hingga pukul 19. 20 juga belum merespons. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari