Kejari Bojonegoro Dalami Tiga Kasus Korupsi

Hakam Alghivari • Dipublikasikan Selasa, 31 Oktober 2023 | 19:07 WIB
BIDIK TIGA KASUS: Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam (tengah) didampingi Kasi Pidsus Aditia Sulaeman (kiri) dan Kasi Intelijen Reza Aditya Wardhana gelar konferensi pers.
BIDIK TIGA KASUS: Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam (tengah) didampingi Kasi Pidsus Aditia Sulaeman (kiri) dan Kasi Intelijen Reza Aditya Wardhana gelar konferensi pers.

 

BOJONEGORO, Radar Bo­jonegoro – Seksi pidana khu­sus (pidsus) Kejaksaan Ne­geri (Kejari) Bojonegoro se­dang selidiki tiga kasus duga­an tindak pidana korupsi (tipikor).

Meliputi du­ga­an penyimpangan pe­nga­daan mobil siaga 2022; pu­puk subsidi; dan APBDes Sugihwaras, Kecamatan Ngra­ho 2021.

Kepala Kejari Bojonegoro Bad­rut Tamam menuturkan, tiga kasus tersebut masih proses pe­nyelidikan. Terkait dugaan pe­nyimpangan pengadaan mo­bil siaga 2022 ada indikasi penganggarannya tidak se­suai prosedur.

’’Pelaksanaannya terindikasi syarat akan rekayasa dan juga adanya pemanfaatan pi­hak-pihak tertentu terkait cash­back pengadaan mobil sia­ga. Padahal sesuai ketentuan, hal tersebut merupakan hak negara dan harusnya di­kembalikan,” ujar BT, sapaan akrabnya.

Berdasar temuan sementara, ada dua jenis mobil siaga anggarannya bersumber bantuan keuangan khusus desa (BKKD). Yakni, mobil Suzuki APV dan Daihatsu Luxio.

’’Data yang kami terima, ni­lai kontrak pengadaan mobil siaga jenis Suzuki APV nilainya Rp 242 juta. Sedangkan, faktur pembeliannya Rp 114 juta. Sementara kontrak pe­ngada­an mobil Daihatsu Luxio senilai Rp 237 juta. Se­dangkan faktur pembelian­nya Rp 167 juta,” bebernya.

Kemudian, dugaan pe­nyim­pa­ngan pupuk subsidi juga ma­sih terus diselidiki. ’’Poktan (kelompok tani), di­nas per­tanian, PPL (penyuluh per­tanian lapangan), dan dis­­tributor pupuk subsidi te­­lah kami periksa,” katanya.

Temuan sementara, ada indi­kasi penyimpangan berupa mark-up pengusulan pu­puk subsidi.
’’Semisal di suatu daerah luas lahan 5.000 ha (hektare). Setelah kami kroscek, ter­nyata permintaan pupuk sub­sidinya untuk 10.000 hektare,” ungkapnya.

Sementara itu, penyelidikan kasus dugaan korupsi APBDes Sugihwarawas, Kecamatan Ngraho 2021 masih bergulir.

’’Saksi-saksi seperti kepala desa, perangkat desa, hingga timlak pun telah kami periksa. Penyelidikan masih berjalan,” ucapnya. (bgs/msu)


Editor : Hakam Alghivari
pupuk subsidi selidiki kejaksaan negeri Korupsi bojonegoro pengadaan pidana APBDes