BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Rombongan anggota Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro tiba di Gedung Paripurna DPRD kemarin (18/8). Mereka berniat wadul kepada wakil rakyat menuntut hak-haknya.
Ketua AKD Bojonegoro Sudawam menyampaikan, ada empat tuntutan, di antaranya realisasi 26 mobil siaga dipercepat. ‘’Agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Mengingat APBD Bojonegoro tinggi. Jadi kami mohon segera ditindaklanjuti dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ungkapnya.
Dawam menambahkan, perihal pencairan alokasi dana desa (ADD ) tahap dua dikaitkan dengan realisasi pajak bumi bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P-2).
‘’Seharusnya kan tidak begini. Tiap pemerintah desa (pemdes) sudah memaksimalkan diri sesuai tupoksi. Kalau ADD tidak dicairkan, tentu anak istri terdampak. Sebab, di dalam ADD ada siltap (siltap) kades dan perangkat desa,” ujarnya.
Seharusnya, tambah dia, lebih relevan bagi hasil pajak yang ditunda apabila PBB P-2 belum lunas 100 persen. ‘’Bukan malah ADD yang tidak dicairkan. Hal ini perlu dikaji bersama. Karena masalah ini bukan terjadi tahun ini saja. Kami harap jangan terlalu kolot, karena ini kan ujung-ujungnya untuk masyarakat Bojonegoro juga,” tegas Kepala Desa (Kades) Pelem, Kecamatan Purwosari itu.
Selanjutnya, AKD juga menuntut kurang bayar ADD 2022 sebesar 2,5 persen segera disalurkan. ‘’Karena yang baru tersalurkan hanya 10 persen, padahal totalnya 12,5 persen yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) migas.
Dawam menyinggung bantuan keuangan khusus desa (BKKD), masih ada desa belum pernah menerima anggaran tersebut. Menurutnya, BKKD itu bagus, tapi hanya menyentuh aspek infrastruktur.
‘’Ada yang lebih cantik dan punya multiplier effect. Yakni, persentase ADD yang semula 12,5 persen, naik menjadi 20 persen,” ungkapnya. (bgs/msu)
Editor : M. Yusuf Purwanto