Prediksinya ada 186 kepala keluarga (KK) warga Desa Ngelo, bakal terdampak proyek ini. Warga tidak ingin relokasi luar desa. Ingin difasilitasi pemerintah menempati kawasan hutan meski harus membeli.
Kepala Desa Ngelo Tri Maryono mengatakan, saat ini tahap penlok, belum masuk tahap pembebasahan lahan. Lantaran masih memikirkan warga terdampak. Dari 186 KK terdampak, dengan jumlah rumah belum pasti. ‘’Rumah di desa kami, satu KK rerata memiliki dua hingga tiga rumah,” klaimnya.
Kades merasa pusing memikirkan warga terdampak. Mereka mendapat ganti untung dan relokasi tempat tinggal. Pemerintah ingin mengganti untung. ‘’Warga tidak ingin keluar dari Desa Ngelo. Sedangkan, tidak memungkinkan kalau relokasi di dalam desa,” ujarnya.
Dia mengatakan, bingung terkait program ganti untung. Warga sudah setuju terkiat hal tersebut. Namun, warga juga ingin meminta difasilitasi pemerintah menempati tanah kawasan hutan meski dipersyaratkan membeli.
Rabu (15/2) lalu Pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar konsultasi publik rencana pembangunan Bendung Gerak. Sementara, terkait tahap pembangunan, dinas pekerjaan umum dan sumber daya air (PU SDA) belum dapat dikonfirmasi.
Selain Desa Ngelo, proyek ini juga berdampak Desa Kalangan. Hanya, di Desa Kalangan sudah berlangsung penentuan lokasi. Masuk tahap pembebasan lahan. Rencana selesai pertengahan tahun. Diprediksi 77 KK terdampak serta lahan warga sekitar 46 hektare. Rencana relokasi di tanah perhutani, hanya masih diajukan ke bupati. (yna/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto