Padahal, persoalan anak di sekolah cukup beragam. Mulai perundungan atau bullying. Bahkan, berdasar data Mapolres Bojonegoro, selama 2022 terdapat 73 anak menjadi tersangka kasus kriminal. Didominasi kasus pengeroyokan atau tawuran, sekitar 75 persen.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Bojonegoro Suyanto mengatakan, revolusi industri digital sangat perlu guru BK. Karena anak atau siswa butuh bimbingan dan pendampingan menggunakan media berbasis digital.
‘’Saat ini guru BK berkurang, malah guru olahraga dan Bahasa Inggris yang lebih. Padahal, kami tidak bisa menjangkau seluruh sekolah, perlu dan butuh adanya guru BK,” katanya.
Idealnya, menurut Suyanto, dua guru pada SD dan tiga guru tingkat SMP. ‘’Dua guru BK untuk SD itu dimaksudkan satu kelas bawah (1-3) dan satu kelas atas (4-6). Sedangkan, SMP itu karena interval kelas,” jelasnya.
Jumlah SD di Bojonegoro sebanyak 723 lembaga, baik negeri maupun swasta. Sedangkan, SMP 49 sekolah. Satuan atap (satap) enam sekolah. ‘’Bisa dijumlahkan itu hasilnya. Nanti ketemu hasil idealnya guru BK di Bojonegoro,” ungkap Suyanto.
Berdasar data tersebut, kebutuhan guru BK seharusnya 1.611 pendidik. Namun, rerata SD di Bojonegoro tidak memiliki guru BK. Bahkan, banyak SMP tidak mencapai batas tiga guru BK. ‘’Kurangnya guru BK ini salah satu sebabnya karena tidak sebandingnya lulusan dengan harapan sekolah,” jelasnya.
Urgensi guru BK tidak hanya memberi bimbingan. Juga mencegah, mengawasi, hingga mengendalikan tindak kekerasan pada lembaga pendidikan. ‘’Saya pikir tidak ada kehidupan tanpa bullying. Di manapun pasti ada tindakan itu. Upaya pencegahan perlu, masuk kelas anak-anak, mengajarkan bagaimana agar tidak ada kekerasan sesama teman,” tutur Linda Septiana, salah satu guru BK.
Menurutnya, kekerasan di sekolah selalu ada, baik verbal dan fisik. ‘’Selama saya menangani di sekolah, kasus paling banyak adalah kekerasan verbal,” ujarnya. (yna/rij)
