Daerah Ekonomi Gemas Haji & Umrah Headline News Internasional Kawan Cilik Kesehatan Kuliner Lentera Islam Mbakyu Nasional Opini Otomotif Pendidikan Peristiwa Persepsi Politik & Pemerintahan Redaksi She Sportainment Tausiah Ramadan Teknologi Weekend Yuk

Proyeksikan APBD Bojonegoro 2023 Rp 7,2 Triliun

M. Yusuf Purwanto • Senin, 8 Agustus 2022 | 15:03 WIB
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Draf regulasi keuangan daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 mulai dibahas Pemkab Bojonegoro dan DPRD setempat.

 

Kekuatan APBD tahun depan itu diproyeksikan Rp 7,2 triliun.  DPRD menyoroti besarnya pemasangan defisit Rp 2,6 triliun.

 

Menurut anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri, pemkab sudah menyerahkan draf kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) 2023 kepada DPRD.

 

Dokumen itu berisi proyeksi APBD 2023 lebih besar dibanding 2022. ‘’APBD tahun ini (2022) sebesar Rp 5,9 triliun. Tahun depan Rp 7,2 triliun,’’ katanya.

Lasuri menjelaskan, dari sisi pendapatan tahun depan diproyeksikan Rp 4,5 triliun. Sedikit meningkat dibanding tahun ini Rp 4,1 triliun.  Sedangkan sisi belanjanya mencapai Rp 6,7 triliun. Sedangkan belanja tahun ini Rp 5,9 triliun.

‘’Tahun depan masih ditambah pembiayaan lainnya sebesar Rp 500 miliar. Total APBD mencapai Rp 7,2 triliun,’’ tegasnya.

 

Di dalam draf KUA PPAS itu, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) memasang defisit Rp 2,6 triliun. Itu adalah pemasangan defisit paling besar yang pernah dipasang pemkab.

 

Pemasangan defisit belanja APBD sebesar itu harus ada penutupnya. Biasanya defisit ditutup dengan silpa. Artinya, pemkab harus mengalokasikan silpa sebesar Rp 2,6 triliun dari APBD tahun ini untuk menutup defisit belanja tahun depan.

 

Lasuri menjelaskan, defisit sebesar Rp 2,6 triliun itu rawan tidak tertutup. Tahun ini defisit belanja sebesar Rp 1,7 triliun hampir tidak tertutup. Sebab, silpa APBD tahun lalu hanya Rp 1,1 triliun. Namun, ada transfer dana bagi hasil (DBH) migas sebesar Rp 900 miliar yang bisa menutup defisit itu.

Menurut Lasuri, KUA PPAS APBD 2023 masih dinamis. Masih ada berbagai perubahan selama pembahasan. ‘’Perubahan-perubahan masih mungkin terjadi,’’ tandas politikus PAN itu.

 

Ahmad Supriyanto, anggota Banggar lainnya mengatakan, pemasangan defisit sebesar itu sangat rawan. Sebab, belum tentu bisa tertutup seperti tahun lalu. Apalagi, transfer DBH juga belum tentu sebesar tahun lalu.

 

‘’Defisit itu sangat berisiko. Menurut saya itu harus diturunkan,’’ jelasnya.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bojonegoro Triguno Sudjono Priyo mengatakan, bahwa KUA PPAS APBD 2023 saat ini tengah persiapan pembahasan dengan DPRD. Kemungkinan akan dibahas minggu ini. ‘’Saat ini sudah dikirim ke DPRD,’’ ujarnya. (zim/msu) Editor : M. Yusuf Purwanto
#APBD 2023 #Banggar #dprd bojonegoro #bojonegoro #dbh