“Kami berharap dicarikan solusi agar aspirasi kami terima dari reses itu lebih optimal. Kami punya tanggung jawab moral terhadap konstituen. Solusi itu nantinya demi kepentingan masyarakat Bojonegoro,” tutur Wakil Ketua DPRD itu.
Ahmad Supriyanto pun menilai perlu adanya transparansi perihal pengeprasan usulan pokir DPRD. Karena sebelumnya TAPD menyampaikan, jumlahnya 1.098 usulan dari total 1,921 usulan. “Tetapi ternyata dari 1.098 itu berkurang lagi menjadi 830 usulan. Lalu 268 usulan sebelumnya itu ke mana,” ucap anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto mengingatkan, agar anggota banggar jangan terjebak usulan pokir saja, tapi juga mengawasi mata anggaran lainnya. Mengingat postur APBD 2023 yang dipasang TAPD sebesar Rp 7,2 triliun.
“Terlebih lagi defisit dipasang sebesar Rp 2,7 triliun. Harapannya TAPD merasionalisasikan kepada banggar perihal postur APBD 2023. Sebab cukup riskan apabila target pendapatan tidak sesuai harapan,” ucapnya. (bgs/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto