Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terkait pembangunan tol Bojonegoro-Babat. Hasil koordinasi itu memastikan pembangunan tol dimulai 2025 mendatang.
‘’Itu sudah pasti,’’ tegas Politikus PKB itu.
Hingga kini yang belum klir adalah titik lokasi dibangunnya tol itu. KemenPUPR memiliki sejumlah opsi. Mulai menggunakan solo valley hingga melakukan pembebasan. Hingga kini hal itu masih belum pasti.
‘’Kalau menggunakan solo valley, tidak perlu banyak melakukan pembebasan lahan,’’ jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, jika menggunakan lahan solo valley jalan tol akan ada di jalur tengah. Mengikuti alur solo valley. Mulai Kecamatan Padangan hingga Baureno.
Namun, KemenPUPR juga memiliki opsi lainnya. Yakni di selatan Bojonegoro. Meliputi Kecamatan Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Bubulan, Temayang, Sugihwaras, hingga Kedungadem.
‘’Itu tergantung pusat. Saat ini masih belum ditentukan,’’ jelasnya.
Menurut Imam, pemkab harus melakukan persiapan agar jalan tol itu nantinya memberikan banyak manfaat ekonomi. Mislanya membangun akses exit tol yang bagus. Sehingga, Bojonegoro tidak hanya dilintasi tol. Namun, ekonomi masyarakat ikut berkembang.
‘’Kami belum mendapatkan kabar lebih lanjut terkait rencana tol itu,’’ ungkap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Anwar Mukthadho.
Anwar menjelaskan, sejauh ini pusat hanya melakukan sosialiasi tentang proyek tol Ngawi-Bojonegoro-Babat. Namun, kelanjutannya masih belum ada progress lebih lanjut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro Hanafi menambahkan, rencana proyek jalan tol itu masih tahap sosialisasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sosialiasi akan dilakukannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di titik yang akan dibangun jalan tol. Sosialiasi diperlukan karena sebagian wilayah yang akan digunakan jalan tol masih digunakan warga.
Sejauh ini jalan tol akan menggunakan lahan solo valley. Artinya, lahan itu adalah milik negara. Sehingga, tidak membutuhkan banyak pembebasan lahan.
‘’Namun, lahan milik masyarakat tetap dibutuhkan,’’ jelasnya.
Menurut Hanafi, hingga kini belum ada kabar lebih jauh terkait dengan proses Amdal itu. Sebab, semuanya dilakukan oleh pusat. Pemkab hanya membantu proses yang dilakukan pusat. (zim/msu) Editor : M. Yusuf Purwanto