BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Imam Sholikin tampak tegar. Gurat wajahnya kalem dengan khas memakai songkok berjalan menuju kursi pimpinan DPRD Bojonegoro kemarin siang (24/12). Memakai batik lengan panjang ketua DPRD Bojonegoro itu membuka rapat paripurna dihadiri anggota dewan dan pejabat pemkab setempat.
Seketika Imam mengambil surat masuk dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Imam selaku pimpinan rapat membacakan surat nomor 050/DPC/25.22/02/XII/2021 itu berisi tentang pergantian ketua DPRD periode 2019-2024.
Tentu, surat tersebut berisi kursi ketua DPRD bakal tak lagi ia duduki. Sebaliknya, DPC PKB mengusulkan ketua DPRD akan diduduki oleh Abdulloh Umar, koleganya di partai. “Dengan ini mengusulkan pergantian pimpinan DPRD Bojonegoro dari unsur Fraksi PKB. Sebelumnya dijabat oleh saudara Imam Sholikin digantikan saudara Abdulloh Umar yang mana sebelumnya menjabat Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro,” tutur Imam dengan tegas.
Atas dasar surat tersebut agar pimpinan DPRD segera menindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. Usai rapat paripurna, Imam menjelaskan, bahwa mekanisme pergantian ketua DPRD itu merupakan usulan sekaligus penugasan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB.
“Tadi kan sudah kami bacakan dalam paripurna ini nanti ada penetapan, lalu ditindaklanjuti akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur melalui Pemkab Bojonegoro. Selanjutnya, pelantikannya akan melalui paripurna istemewa,” ujar politisi asal Kecamatan Tambakrejo itu.
Imam merasa pergantian atau rotasi jabatan merupakan hal wajar. Sebagai petugas partai sudah pasti harus menjalani keputusan ditetapkan partai. “Saya ditempatkan di mana saja oke-oke saja,” ujarnya dengan santai.
Imam menambahkan, sebelumnya dirinya juga tidak masuk sebagai lima kandidat yang diusulkan ketua. “Tetapi mau gak mau ya harus siap setelah dipilih jadi ketua,” imbuhnya.
Sementara itu, Abdulloh Umar juga hadir dalam rapat paripurna kemarin. Umar mengaku sudah siap dengan rekomendasi DPP PKB untuk menduduki kursi ketua DPRD. Disinggung terkait program kerjanya, Umar menjelaskan akan melanjutkan program kerja sudah berajalan. “Karena di DPRD ini kan kolektif kolegial. Tentu program-program ini sudah berjalan merupakan hasil musyawarah antara pimpinan dan anggota,” tuturnya.
Disinggung pertimbangan rotasi ini, Umar juga merupakan sekretaris DPC PKB itu mengatakan hal itu merupakan ranahnya DPP. “Prinsipnya kami sebagai kader partai harus siap dengan segala keputusan DPP. Kami tidak bisa masuk dalam ranah itu,” ujar politisi asal Kecamatan Baureno itu.