Radar Tuban – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur tak menoleransi kecurangan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Khususnya siswa pendaftar yang tak jujur. Mereka terancam dijatuhi sanksi tegas diskualifikasi dengan mencoret namanya dari sekolah tujuan. Sanksi tersebut berlaku untuk siswa yang dengan sengaja memanipulasi titik koordinat atau dokumen pendaftaran lainnya.
Kepala Cabang Disdik Provinsi Jatim Wilayah Bojonegoro – Tuban Adi Prayitno menegaskan, titik koordinat siswa harus sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK). Untuk tahap awal, kata dia, cabdin memberi kelonggaran siswa untuk merevisi. Operator sekolah juga memberi kesempatan pendaftar untuk membetulkan kesalahan titik koordinat agar sesuai dengan alamat pada identitas.
Waktu pembetulan diberikan hingga 31 Mei atau batas akhir pengambilan PIN (personal identification number). Secara teknis, mantan kacabdin Nganjuk ini menjelaskan, jika sudah mengambil PIN, kesalahan titik koordinat bisa direvisi pihak sekolah. Namun, jika siswa sudah mengambil PIN, kesalahan titik koordinat hanya bisa dilakukan oleh cabdin. Jika tidak ada pembetulan hingga batas akhir pengambilan PIN, Adi menegaskan siswa tersebut akan didiskualifikasi dari sekolah tujuan. ‘’Jika tidak ada pembetulan, siswa bisa terkena diskualifikasi,’’ tegasnya menjawab pertanyaan Jawa Pos Radar Tuban.
Dengan sanksi tegas tersebut, mantan kepala SMAN 3 Nganjuk ini meminta semua siswa yang mendaftar untuk jujur. Dia memastikan, kecurangan sekecil apa pun akan terdeteksi oleh sistem. Apalagi, PPDB berlangsung daring, sehingga semua masyarakat ikut memantau jika diindikasi terjadi kecurangan. ‘’Jika ada manipulasi data, maka akan diproses sesuai aturan yang berlaku,’’ tuturnya.
Terkait temuan sekitar 190 siswa pendaftar di SMAN 1 Tuban yang memanipulasi data, Adi sudah meminta operator sekolah untuk melakukan verifikasi lanjutan. Untuk sementara data ratusan siswa tersebut akan direvisi sesuai titik koordinat yang berlaku. ‘’Pengambilan PIN diberi waktu satu bulan lebih dengan tujuan agar hal seperti ini (manipulasi titik koordinat) bisa diminimalisir dan direvisi sebelum batas akhir pengambilan PIN,’’ tuturnya.
Sementara itu, Kasi SMA Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Cabdin Provinsi Jatim Sri Hartati menambahkan, pagu SMAN dan SMKN di Tuban cukup besar. Jumlahnya 8.064 siswa yang tersebar pada 20 SMAN dan 9 SMKN. Dengan jumlah sebesar itu, dia mengingatkan siswa tak perlu memanipulasi data hanya untuk mengincar sekolah tertentu.
Pendidik yang akrab disapa Tatik ini mengatakan, proses verifikasi PPDB dilakukan dua tahap. Dimulai dari operator sekolah dan operator cabdin. Dengan verifikasi dua lapis tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kecurangan berupa manipulasi data dan sebagainya.
‘’Titik koordinat yang tidak sesuai bisa digeser operator sekolah dan akan diverifikasi oleh siswa yang bersangkutan melalui notif pendaftaran PPDB. Jadi yang tidak sesuai akan ketahuan,’’ tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, berbagai upaya dilakukan pendaftar untuk mengincar kursi di SMAN 1 Tuban. Termasuk memalsu titik koordinat saat pengambilan PIN. Indikasi tersebut terungkap setelah ratusan pendaftarnya terdeteksi mendaftar dengan titik koordinat palsu atau tidak sesuai dengan alamat rumah.
Kepala SMAN 1 Tuban Suparlin membenarkan koordinat yang tidak sesuai dengan alamat pendaftar. Pekan pertama pengambilan PIN, misalnya, panitia PPDB sekolahnya mendeteksi sekitar 190 dari 500 pendaftar yang me malsukan titik yang berpedoman pada garis latitude dan longitude suatu daerah tersebut.
Editor : Indra Gunawan