RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Angka kemiskinan Kabupaten Blora memang terus ditekan. Namun, pemerintah daerah diminta tidak terlena dengan angka statistik. Sebab, di lapangan masih banyak keluarga yang hidup serba terbatas dan membutuhkan penanganan secara langsung.
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini meminta camat, kepala desa, lurah hingga perangkat wilayah turun langsung menemui warga miskin. Pendataan tidak boleh berhenti di atas kertas. Kondisi riil masyarakat harus menjadi dasar menentukan bantuan maupun program pemberdayaan.
‘’Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Ada yang benar-benar membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan,” ujar perempuan yang akrab disapa Bu Dhe Rini itu.
Baca Juga: Internet Rakyat Kabupaten Blora Mulai Disiapkan Tinggal Tunggu Perizinan Rampung
Ia menyebut, angka kemiskinan Blora pada 2025 tercatat 10,58 persen. Tahun ini, pemkab menargetkan angka tersebut kembali turun sekitar 0,11 hingga 0,71 persen.
Artinya, angka kemiskinan diharapkan bisa ditekan hingga sekitar 10,47 persen atau lebih rendah. Namun, target tersebut tidak cukup dikejar melalui program di tingkat kabupaten.
Menurut Sri, penanganan harus dimulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah diminta aktif mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan.
Baca Juga: Pemkab Blora Bidik Tambahan PAD dari Provider Internet
‘’Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Segera laporkan dan carikan solusi bersama. Bisa melalui OPD, Baznas, pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki program bantuan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penanggulangan kemiskinan tidak sebatas membagikan bantuan sosial. Program pemberdayaan yang bisa menghasilkan pendapatan bagi keluarga miskin harus diperbanyak.
Salah satunya melalui bantuan produktif seperti ayam petelur. Bantuan tersebut dinilai bisa menjadi sumber penghasilan jika dibarengi kandang, pakan dan pendampingan yang memadai.
‘’Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri,” ujarnya.
Menurutnya, kemiskinan juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kondisi rumah hingga kebutuhan dasar. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja lintas sektor.
Ia meminta pendataan keluarga miskin dan kelompok rentan terus diperbarui. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari program pemerintah.
Baca Juga: RSUD Soetijono Blora Diuji Akreditasi, Pemkab Bidik Layanan Kesehatan Makin Paripurna
‘’Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama,” pungkasnya. (hul/ind)
Editor : Hakam Alghivari