RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Blora sempat dinonaktifkan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) kini melakukan reaktivasi, dengan memprioritaskan warga yang membutuhkan pengobatan penyakit kronis.
Kepala Dinsos P3A Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi mengatakan, jumlah peserta PBI JK yang ditangani Pemkab Blora mencapai sekitar 371.994 orang. Sebagian peserta yang sebelumnya nonaktif telah diproses untuk diaktifkan kembali.
‘’Untuk peserta yang masih membutuhkan layanan kesehatan, kami bantu proses pengaktifannya kembali,” ujarnya.
Proses reaktivasi membutuhkan KTP, KK, serta surat keterangan sakit dari puskesmas atau dokter keluarga. Luluk mengatakan, penderita penyakit kronis dan warga dengan gangguan jiwa menjadi prioritas. Hal tersebut untuk memastikan pengobatan tidak terkendala persoalan kepesertaan.
Baca Juga: Dinsos P3A Bakal Usulkan Tambahan Rombel Sekolah Rakyat Menengah Atas 18
‘’Terutama warga yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, kami prioritaskan,” jelasnya.
Dinsos juga berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan langsung di desa. Sebelumnya, pelayanan tersebut dilakukan di Desa Ngetas dan akan dilanjutkan ke desa lainnya.
‘’Pelayanan kami dekatkan ke masyarakat. Dinsos bersama BPJS Kesehatan turun langsung ke desa,” katanya.
Selain pemerintah daerah, penanganan PBI JK juga melibatkan sejumlah pihak. Dinsos menggandeng Baznas, organisasi masyarakat, rumah sakit swasta, dan dunia usaha.
Baznas meningkatkan bantuan dari sekitar 2 ribu menjadi 3 ribu penerima. NU membantu sekitar 250 penerima, sedangkan RS Permata sekitar 150 penerima.
Baca Juga: Dinsos P3A Blora Siagakan Satu Truk Tangki di Sekolah Rakyat Menengah Atas 18
‘’Kebutuhan masyarakat cukup besar. Karena itu, penanganannya harus dilakukan bersama melalui kolaborasi,” tegas Luluk.
Dinsos juga membuka kesempatan bagi pihak swasta dan dunia usaha untuk ikut membantu. Data calon penerima akan diverifikasi berdasarkan desil kesejahteraan agar bantuan lebih tepat sasaran. (ozi/ind)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah