RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Di tengah ancaman kekeringan yang mulai meluas dan masih adanya pekerjaan rumah di sektor infrastruktur maupun layanan kesehatan, Pemkab Blora masih menyimpan anggaran yang belum memiliki pos penggunaan. Nilainya mencapai Rp 41 miliar, bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 sebesar Rp 90,57 miliar.
Bupati Arief menjelaskan, SiLPA 2025 terdiri atas SiLPA terikat sekitar Rp 34 miliar dan SiLPA bebas sekitar Rp 56 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 41 miliar masih belum dialokasikan dan akan dibahas dalam perubahan APBD.
Menurutnya, anggaran tersebut akan diarahkan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. ‘’Masih ada sekitar Rp 41 miliar yang belum teralokasi. Nanti akan kami bahas dalam perubahan APBD, dengan prioritas program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian adalah penanganan kekeringan. Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah selatan Blora, seperti Randublatung dan Doplang, mulai mengalami krisis air bersih.
Karena itu, Bupati meminta BPBD, PDAM, OPD terkait, DPRD, serta berbagai pihak memperkuat koordinasi agar distribusi bantuan air bersih tidak terlambat menjangkau warga.
‘’Kami minta BPBD, PDAM, OPD terkait bersama DPRD terus berkoordinasi agar bantuan air bersih dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Belanja Tidak Terduga (BTT) juga akan dioptimalkan untuk mengantisipasi kondisi darurat, termasuk dampak kekeringan yang diperkirakan terus meluas.
‘’BTT akan terus kami optimalkan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana kekeringan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemkab Blora berharap adanya tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Bersamaan dengan itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terus didorong melalui penguatan organisasi pengelola pendapatan agar lebih fokus meningkatkan penerimaan daerah.
‘’Kami juga mendapat respons positif dari pemerintah pusat terkait potensi peningkatan Dana Bagi Hasil. Di sisi lain, optimalisasi PAD akan terus kami lakukan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat,” jelasnya.
Menanggapi usulan DPRD, Arief meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memasukkan sebelas program prioritas yang diusulkan legislatif ke dalam pembahasan perubahan APBD maupun penyusunan APBD 2027.
‘’Saya meminta TAPD agar sebelas usulan prioritas dari DPRD dapat dimasukkan dalam skala prioritas, baik pada perubahan APBD maupun penyusunan APBD Tahun 2027,” tegasnya. (hul/ind)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah