RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – DPRD Blora memperketat kegiatan kunjungan kerja (kunker). Saat ini kunker lebih difokuskan pada isu strategis daerah. Setelah itu, hasilnya dipublikasikan pada masyarakat.
Ia memberi contoh, hasil kunkernya salah satunya adalah investasi di Kecamatan Sambong. Itu dinilai potensial dikembangkan karena memiliki lahan luas dan tidak terlalu padat penduduk.
Menurutnya, masuknya investor dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan.
“Masuknya investor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Blora,” ujarnya.
Selain investasi, Siswanto menilai sejumlah isu penting lain perlu menjadi fokus kegiatan DPRD. “Di antaranya legalitas sumur rakyat, pengelolaan sumur tua dan sumur idle, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga pengembangan wilayah kuasa pertambangan Blok Cepu,” ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Blora Tetap Laksanakan Kunker Usai Didemo, Demonstran Klaim Siapkan Aksi Jilid Dua
Ia meminta setiap kunker maupun rapat DPRD tidak sekadar menjalankan agenda formalitas, tetapi memiliki tema, tujuan, serta hasil yang jelas dan terukur. Sekretariat DPRD juga diminta menyusun kerangka kegiatan yang lebih komprehensif.
“Setiap kegiatan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan memiliki output serta outcome yang jelas,” katanya.
Hasil kegiatan DPRD, lanjut Siswanto, juga perlu dipublikasikan dan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar tidak berjalan parsial.
Sebelumnya diberitakan, aktivis Seno Margo Utomo mengatakan bahwa sikap DPRD Blora menunjukkan ketidakpekaan terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, peringatan agar kunker ditunda sementara sudah disampaikan sebelum aksi berlangsung.
Namun, seluruh komisi dan fraksi tetap menjalankan agenda tersebut. “Semua komisi dan semua fraksi sudah saya ingatkan untuk libur dulu, tapi tidak mau,” tegasnya.
Berdasarkan jadwal resmi, kunker DPRD Blora berlangsung pada 26 hingga 29 April 2026. Seluruh komisi melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, mulai dari Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga luar Jawa.
Agenda tersebut menuai sorotan karena dinilai menghabiskan anggaran miliaran rupiah di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah. (hul/zim)
Editor : Yuan Edo Ramadhana