RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di berbagai daerah jadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Pemkab Blora merespons dengan memperketat pengawasan internal.
Inspektorat diminta aktif menyisir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menutup celah korupsi sejak dini. Inspektur Blora Irfan Agustian Iswandaru menegaskan, pengawasan tak lagi sekadar formalitas.
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) didorong lebih agresif melakukan pencegahan, bukan hanya penindakan. “Kami rutin audit dan reviu semua OPD. Tidak ada yang luput, semua mengacu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),” ujarnya.
Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga pelanggaran yang berujung kerugian negara. Irfan menyebut, deteksi dini jadi kunci agar kasus tidak berkembang menjadi persoalan hukum seperti yang kerap berujung OTT.
Pengawasan juga diperkuat lewat sistem digital. Inspektorat kini memantau proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui aplikasi e-audit. Dengan akses tersebut, seluruh tahapan bisa diawasi secara real time.
Baca Juga: 11 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK: Ketahui Modus dan Jumlah Uang yang Dikorupsi!
“Kami punya kewenangan mengawasi semua OPD, termasuk PBJ. Ini bagian dari mitigasi risiko,” tegasnya. Dari sisi pengaduan, sepanjang 2025 tercatat lima laporan masyarakat masuk. Seluruhnya telah ditindaklanjuti dan diverifikasi.
Hasilnya, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Blora mencapai skor 95. Angka itu menunjukkan tingkat kepatuhan pengawasan yang relatif tinggi. Meski begitu, Irfan mengakui tantangan ke depan tidak ringan.
Terutama menyusul tren OTT yang masih terjadi di sejumlah daerah. Karena itu, penguatan sistem pengawasan dan kelengkapan evidence sesuai standar MCP terus dikejar. Terkait isu mutasi pejabat, ia menegaskan bukan ranah inspektorat. Penilaian rekam jejak ASN berada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kami fokus di pengawasan dan pembinaan,” jelasnya. Untuk MCP 2026, Pemkab Blora belum memasang target. Pasalnya, skema penilaian terbaru dari KPK masih menunggu peluncuran resmi. Namun, inspektorat memastikan pengawasan tetap dimaksimalkan agar potensi pelanggaran bisa ditekan sejak awal. (hul/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana