RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Sejak diluncurkan bulan lalu, platform DataBox Pemkab Blora tercatat masih 70 persen data yang masuk dari tiap OPD dan instansi lainnya. Sehingga, tersisa 30 persen data yang masih proses diinput.
’’Sekitar 70 persen data telah masuk ke dalam DataBox. Sisanya (30 persen) masih dalam proses input,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora Pratikto Nugroho.
Pratikto mengatakan, dengan data yang sudah terintegrasi dalam satu platform tersebut, diharapkan seluruh kebutuhan data di Kabupaten Blora dapat terakomodasi. Terutama data sektoral dari setiap OPD, kecamatan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta instansi vertikal lainnya.
’’Kami sebagai wali data bertugas menghimpun, mengelola, dan menyediakan informasi. Sumber data berasal dari BPS, OPD, kecamatan, dinas, maupun instansi vertikal lainnya,” jelasnya.
Menurut Pratikto, DataBox merupakan upaya peningkatan kualitas pengelolaan data melalui pembentukan basis data (database) yang terstruktur. Dengan demikian, data dan statistik yang tersaji menjadi lebih berkualitas, mutakhir, dan representatif.
Ditanya terkait command center, Pratikno menjelaskan, DataBox memiliki perbedaan mendasar dengan perangkat digital yang telah lebih dulu diresmikan pada Februari 2022 tersebut. Karena DataBox lebih bersifat terbuka dan dapat diakses publik.
’’Command center bersifat internal, digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pimpinan,” katanya. Ia juga menyebutkan, dasbor command center merupakan replikasi dari e-office milik Kabupaten Sumedang dan dikelola Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Blora. Sementara, DataBox replikasi dari platform website GO dari Pemkab Magelang.
Diketahui, DataBox Pemkab Blora diproyeksikan jadi platform satu data terintegrasi. Platform digital itu ditujukan keterbukaan informasi, agar data dari masing-masing OPD tidak terjadi perbedaan dan inkonsistensi.
Bupati Blora Arief Rohman mengungkapkan, ketiadaan suatu sistem yang mampu menyediakan data terintegrasi, akurat, mudah diakses, dan terstandardisasi jadi permasalahan yang dihadapkan Pemkab saat ini.
Sehingga, dinkominfo ditugasi untuk memastikan data yang dikumpulkan, dikelola dan disebarluaskan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui platform DataBox. ’’menciptakan standar data yang seragam untuk semua instansi agar tidak terjadi perbedaan atau inkonsistensi dalam penggunaan data,” terangnya.
Lanjut Arief, platform DataBox memungkinkan berbagai sistem yang berbeda untuk bertukar dan menggunakan data secara efektif. Mempermudah akses publik terhadap data yang relevan, transparan, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. ’’Menghindari duplikasi data dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaannya,” lanjutnya.
Arief menjelaskan, nantinya platform DataBox bisa memberikan data yang akurat dan terkini sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan atau keputusan strategis. Membuka peluang bagi pengembang, akademisi, dan masyarakat untuk meneliti dan menciptakan solusi berbasis data. (luk/bgs)
Editor : Bhagas Dani Purwoko