RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Akademisi mendorong mitigasi bencana berbasis gender di Kabupaten Blora. Sebab, temuan di lapangan menunjukkan, perempuan hanya dilibatkan di dapur umum. Jarang mendapatkan pelatihan dan pengambilan keputusan.
’’Perempuan dari masyarakat umum jarang terlibat dalam pelatihan atau pengambilan keputusan terkait bencana. Padahal, peran mereka penting, baik sebagai pengasuh keluarga maupun pencari nafkah,” ungkap Dosen Program Studi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang Kampus IV Kuswanto di Gedung PMI Blora, Selasa (27/5).
Menurut Kuswanto, temuan di lapangan menunjukkan, perempuan selama ini cenderung hanya dilibatkan dalam aspek domestik saat bencana, seperti pengelolaan makanan di dapur umum. Dalam situasi bencana, perempuan kerap memikul beban ganda.
Selain mengurus keluarga, mereka juga menjalankan peran sosial di lingkungan terdampak, seperti membantu pelayanan kesehatan dan dapur umum. ’’Peran penting tersebut tidak sebanding dengan akses mereka terhadap informasi, pelatihan, dan keputusan mitigasi bencana,” tegasnya.
Senada, Dosen Program Studi Kebidanan Aulia Fatmayanti menyoroti, bahwa banyak kebijakan penanggulangan bencana masih bersifat netral gender secara administratif. Dalam praktiknya mengabaikan kebutuhan dan peran spesifik perempuan.
’’Kebijakan sering kali tampak netral di atas kertas, tapi pelaksanaannya tidak mempertimbangkan realita perempuan di lapangan,” jelasnya. Aulia menambahkan, pendekatan responsif gender merupakan langkah strategis dalam membangun ketahanan masyarakat secara menyeluruh, khususnya di daerah rawan bencana seperti Blora.
’’Ini sejalan dengan prinsip utama mitigasi, yaitu mengurangi risiko dan kerugian sebelum bencana terjadi. Perempuan adalah bagian penting dari solusi, bukan hanya penerima bantuan,” tandasnya.
Pihaknya mengaku, telah mengupayakan pengabdian masyarakat yang menitikberatkan pada edukasi dan pendataan mitigasi bencana berbasis layanan kesehatan reproduksi. Menyasar perempuan di wilayah bencana.
Kegiatan tersebut dimaksudkan dapat mendorong perubahan paradigma dalam manajemen bencana, dari yang semula bersifat top-down menjadi lebih partisipatif dan inklusif, khususnya bagi perempuan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora Mulyowati saat dikonfirmasi terkait mitigasi bencana berbasis gender yang diterapkan BPBD belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi Radar Bojonegoro kemarin (28/5). (luk/bgs)
Editor : Bhagas Dani Purwoko