BLORA, Radar Bojonegoro - Hingga pertengahan Desember, pendapatan asli daerah (PAD) tembus sekitar 96,69 persen. Anggota Komisi B DPRD Blora, Labib Hilmy mengungkapkan, untuk mengoptimalkan pendapatan tahun ini pemkab mesti lebih mempunyai kajian konprehensif. Guna mengantisipasi kebocoran.
Sebab, jika berbicara terkait pendapatan harus nyata, maka bukan sekadar asumsi yang dinyatakan ke publik. ’’Artinya, PAD secara riil nya itu berapa, kajian-kajian itu yang harus dilakukan. Artinya, bukan asumsi yang disampaikan ke publik,” tegasnya.
Politisi PKB tersebut menambahkan, juga perlu dilakukan evaluasi ketika memang riil pendapatan itu kurang maksimal. Pemkab harus mempelajari titik lemahnya. Menurut pengamatannya, potensi kebocoran mengintai PAD tidak maksimal.
’’Kalau saya melihat, potensi kebocoran sangat banyak sekali,” katanya. Hal itu kemungkinan bisa terjadi saat birokrasi terlalu rumit. Sehingga, butuh kebijakan dengan penyederhanaan regulasi. ’’Mungkin kalau birokrasi terlalu rumit, perlu disederhanakan,” tambahnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Susi Widyorini mengatakan, pihaknya pasti mengupayakan pendapatan daerah terus meningkat. Namun, pihaknya juga perlu menyesuaikan kondisi di lapangan.
Terkadang ada kendala yang harus diakomodasi. ’’Pasti kami upayakan terus, Tapi pendapatan banyak faktor. Terkadang kami kencang, tapi juga mendengarkan kendala di lapangan,” ungkapnya.
Ia menerangkan, saat ini pihaknya sedang memfokuskan digitalisasi, cara memungut dan setoran serta upayakan mengurangi kebocoran. ’’Upaya ini yang paling bisa kami upayakan tanpa menyentuh tarif objek pajak,” jelasnya.
Ia memaparkan, dari data yang dihimpun, PAD saat ini sudah mencapai sekitar 96 persen. Pihaknya masih optimistis bakal naik hingga akhir tahun. ’’Kemungkinan masih bisa naik, kalau prediksi tidak terlalu optimistis sekitar 97 persen, mungkin tercapai,” tambahnya. (luk/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana