BLORA, Radar Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali melelang tujuh kursi jabatan eselon II. Sebab, tujuh kursi tersebut kosong karena pejabat definitif telah pensiun. Saat ini, proses seleksi berkas administrasi sedang berlangsung.
Adapun lelang tujuh kursi jabatan eselon II meliputi asisten perekonomian dan pembangunan; asisten administrasi umum; kepala dinas pendidikan (disdik); kepala dinas perpustakaan dan kearsipan (dispusip); dan kepala dinas kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata (dinporabudpar).
Selanjutnya, kepala dinas pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan (DP4) kepala badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono mengungkapkan, sejak pembukaan pendaftaran seleksi JPT pada 12 Desember tercatat 35 ASN telah menyetorkan berkas lamaran. ’’Iya, benar ada 35 ASN telah mendaftar. Saat ini, masih proses seleksi administasi,” ujarnya.
Rinciannya, enam pelamar jabatan asisten perekonomian dan pembangunan, empat pelamar jabatan asisten administrasi umum, empat pelamar kepala disdik, dan tujuh pelamar jabatan kepala dispusip. ’’Formasi kepala dispusip paling banyak pelamarnya. Yakni, tujuh orang,” jelasnya.
Ia melanjutkan, lima pelamar jabatan kepala dinporabudpar, empat pelamar jabatan kepala DP4, dan lima pelamar jabatan kepala bakesbangpol. ’’Hasil seleksi administrasi akan diumumkan tanggal 31 Desember 2023 nanti,” terangnya.
Heru mengatakan, bagi peserta yang lolos akan melanjutkan tahapan penulisan makalah pada 4 Januari 2024 di Laboratorium Komputer (Labkom) BKD Blora. Kemudian, pada 8-10 Januari 2024 akan dilaksanakan tes asesmen di Mabes Polri, kerja sama antar Pemkab Blora dengan Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri.
’’Tes akan menggunakan metode CAT (computer assisted test) seperti asesmen yang pernah dilakukan pengisian JPT tahun 2021 lalu,” jelasnya.
Terpisah, Bupati Blora Arief Rohman menyambut baik adanya tahapan seleksi terbuka JPT untuk mengisi tujuh jabatan eselon II yang kosong. Karena pejabat sebelumnya telah purna atau pensiun. Pihaknya berharap segera terisi pejabat definitif yang kompeten di bidangnya.
’’Sehingga, ke depannya roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat bisa berjalan maksimal. Selama belum diisi pejabat definitif, hanya diampu pejabat pelaksana tugas atau Plt yang kewenangannya terbatas,” ucapnya. (luk/bgs)
Editor : Hakam Alghivari