BLORA, Radar Bojonegoro - Dampak ekonomi saat pandemi Covid-19 tentu dirasakan pedagang. Hal ini berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pedagang di pasar dan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Blora. Akibatnya, ada tunggakan retribusi pasar pada 2020-2021 mencapai Rp 3 miliar.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop) UKM Blora Kiswoyo menyebutkan, capaian retribusi pada 2020-2021 atau saat pandemi masih jadi persoalan. ‘’Tahun ini kami menggenjot tarikan. Tapi, tunggakan tahun 2020 masih ada. Masa pandemi itu menunggak selama dua tahun karena para pedagangnya tak berjualan,” tuturnya.
Kondisi tersebut menyebabkan tunggakan retribusi dari pedagang mencapai Rp 3 miliar. ‘’Secara sistem itu tetap nunggak. Itu kesulitannya kami. Tidak bisa dihapuskan. Terkecuali ada pemutihan tunggakan," bebernya.
Ia akui merasa kasihan terhadap pedagang. Sebab, pada waktu itu memang mayoritas pedagang tak jualan. Sehingga, akan sangat sulit bila mereka diminta membayar retribusi. ‘’Karena tidak jualan, seketika ditarik ya jelas kesulitan. Nah, kami coba agar semisal ada skema relaksasi. Misalnya, bisa tidak diputihkan seperti pajak begitu. Akan kami bahas dulu,” ucapnya.
Namun, secara umum sebenarnya capaian target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar dan PKL pada 2022 lalu tercapai. ‘’Targetnya beriringan dengan kondisinya, ramai atau sepi. Untuk tahun 2022 kemarin target Rp 7,2 miliar dan tercapai,” jelasnya. Termasuk untuk target 2023, pihaknya optimistis tercapai.
Sementara itu, Fafa salah satu warga setempat mengatakan, saat melintasi Blok S terlihat sepi. Padahal, tempatnya strategis dan dekat jalan besar. ‘’Saya pernah mampir ke sana. Memang sepi, padahal tempatnya strategis. Dekat dengan Mapolres Blora. Perlu ada sentuhan kreativitas dari stakeholder," katanya. (hul/bgs)
Editor : Hakam Alghivari