PT APM: Program Kemitraan Sesuai Prosedur

Hakam Alghivari • Dipublikasikan Selasa, 10 Oktober 2023 | 20:05 WIB
Pujiyanto , Manajer PT Agritama Prima Mandiri (RAHUL OSCARRA DUTA/RDR.BJN)
Pujiyanto , Manajer PT Agritama Prima Mandiri (RAHUL OSCARRA DUTA/RDR.BJN)

BLORA, Radar Bojonegoro - Adanya dugaan penyalahgunaan data pribadi beberapa petani di Blora oleh perusahaan bergerak di sektor pertanian masih bergulir. Perusahaan bernama PT Agritama Prima Mandiri (APM) itu pun buka suara.

Manajer PT APM Pujiyanto mengatakan, pemberitaan terkait dugaan pencatutan dan pemalsuan tanda tangan di program kemitraan kredit usaha rakyat (KUR) BNI dengan PT APM sama sekali tidak benar. Karena untuk bisa mengikuti program tersebut telah melalui proses panjang dan seleksi ketat.

‘’Dalam menjalankan kemitraan dengan petani, kami sendiri juga menggunakan SOP (standard operational procedure) yang jelas, sesuai tahapan, dan transparan. Jadi, di sini tidak ada pengajuan peminjaman yang mencantumkan jumlah uang. Namun, yang dicantumkan pembiayaan budidaya sesuai kebutuhan luasan lahan yang diajukan kelompok tani,” tegasnya.

Adapun diketahui beberapa petani di Blora yang tercatat sebagai debitur KUR di BNI mengeluh dan merasa resah. Beberapa petani asal Randublatung mengaku dimintai sejumlah tanda tangan di atas kertas bermeterai ketika dirinya diundang di PT APM.

Sakib salah satu petani setempat mengatakan, dirinya memang sempat diminta tanda tangan beberapa kali. Usai tanda tangan, Sakib mendapatkan tawaran pinjaman sebesar Rp 2 juta tanpa agunan dan tanpa bunga dari salah satu pegawai PT APM.

‘’Waktunya saya lupa. Tapi saya menolak pinjaman tersebut, karena takut tidak kuat bayar,” terangnya pria asal Dusun Bedangcici, Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung itu.

Sakib menambahkan, bahwa dirinya juga sempat diberi buku rekening dan kartu debit oleh pegawai perusahaan tersebut. Namun, akhirnya diminta kembali. ‘’Saya tidak paham apa-apa, diberi ya diterima, diminta ya dikembalikan,” ucap pria paro baya itu.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Bedangcici, Desa Kutukan Legiman merasa ada kejanggalan ketika yang dipilih adalah anggotanya yang bernama Sakib. Dirinya sebagai ketua poktan juga tidak dilibatkan dalam program petani khusus maupun diundang di perusahaan itu.

‘’Mohon maaf, Pak Sakib itu kan tidak bisa baca tulis. Dari awal saya sempat curiga, tetapi karena kami hanya warga biasa, jadi ya tidak berani berpikir macam-macam,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam kasus tersebut, pihak BNI melalui kanwil juga telah memberikan klarifikasi apa yang terjadi di lapangan. Pimpinan BNI Kanwil 05, I Gusti Nyoman Dharma Putra mengatakan, pihaknya dalam menyalurkan KUR selalu memperhatikan prinsip good corporate governance dalam operasionalnya.

Mengenai permasalahan ini, pihaknya telah melakukan langkah-langkah restrukturisasi terhadap debitur yang layak dan memenuhi syarat, serta mengajukan klaim asuransi kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‘’Saat ini, KUR pada program itu kami hentikan. Kami juga berkomitmen ikut aktif bekerja sama dengan pihak berwenang terkait proses hukum yang tengah berjalan dengan memberikan data dan informasi yang diperlukan,” jelasnya. (hul/bgs)

Editor : Hakam Alghivari
pinjaman Petani kemitraan Hukum tanda tangan apm data pribadi sektor pertanian pemalsuan blora penyalahgunaan