Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Yayuk Windrati menerangkan, proses pilkades serentak di 27 desa mulai disosialisaikan. Pihak terkait diundang untuk segera membentuk panitia pilkades. ‘’Usai soialisasi ini kami sampaikan kepada BPD agar segera membentuk panitia," ujarnya kemarin (8/5).
Yayuk menjelaskan, pelaksanaan pilkades dibiayai APBD Kabupaten Blora sebesar Rp 700 juta. Jumlah itu dibagi 27 Desa dalam bentuk bantuan keuangan. Bantuan keuangan yang diterima masing-masing desa tidak sama. Salah satu faktor untuk menghitung bantuan keuangan tersebut adalah banyaknya jumlah hak pilih di masing-masing desa.
‘’Setelah panitia terbentuk diharapkan untuk segera mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada kami,’’ terangnya.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Blora Heksa Wismaningsih mengatakan, pelaksanaan pilkades serentak diserahkan sepenuhnya kepada desa. Pemkab hanya memfasilitasi dan memberikan masukan. Sebab, melalui UU Desa, pemdes diberi kewenagan otonom.
‘’Yang mempersiapkan semuanya dari desa, mulai dari pembentukan naitia hingga pemungutan suara,’’ jelasnya.
Heksa menjelaskan, pelaksanan pilkades sesuai imbauan bupati dilaksanakan pada 8 Juli. Dengan pertimbangan mendekati pemilu serentak 2024. Daata DPMD menyebutkan, sebagian besar kades habis masa jabatan pada Agustus dan Oktober mendatang.
‘’Dilaksanakan Juli karena kebijakan bupati dan tidak ada masalah kalau diajukan,’’ terangnya. (luk/zim) Editor : M. Yusuf Purwanto