‘’Tidak boleh ada potongan bentuk apapun. Soal yang lain-lain misalnya seperti transport, kegiatan, itu dianggarkan di PPS," katanya usai pleno rekapitulasi DPHP.
Hamdun menjelaskan, potongan honor hanya berlaku bagi pantarlih yang ASN. Potongan berupa pajak untuk honor. Sedangkan berdasar data dimilikinya, seluruh pantarlih di Blora tidak ada yang ASN.
Hamdun menjelaskan, KPUK telah menganggarkan dua kegiatan bagi PPS di setiap desa. Yaitu, sinkronisasi dan pleno DPHP di tingkat PPS. Meski secara kewenangan pengelolaan anggaran diserahkan kepada PPS, pihaknya mengaku tetap menginstruksi dikelola baik.
‘’Prinsipnya sudah kami sampaikan. Bahwa ada dua kegiatan melibatkan pantarlih, dan kegiatan itu ada uang transport. Silakan dikelola dengan sebaik-baiknya, dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB (rencana anggaran biaya),’’ jelasnya.
Salah seorang Pantarlih di Kecamatan Japah mengatakan, hanya menerima Rp 90 ribu dari kegiatan sinkronisasi dan pleno DPHP. Padahal di kecamatan lain mendapat Rp 180 ribu. Sedangkan, di Kecamatan Ngawen, uang transport diberikan Rp 100 ribu per pantarlih.
Ditambah lagi, menurut salah satu narasumber dari kecamatan Japah, PPS setempat sudah mengembalikan kekurangan uang transport senilai Rp 90 ribu untuk setiap pantarlih. ‘’Malam hari setelah KPU Blora mengkonfirmasi ke PPK Japah, PPS (salah satu desa di Japah) segera mengundang lagi menerima uang saku lagi. Bilangnya format honor sebelumnya salah,’’ tutur seseorang enggan disebutkan namanya. (hul/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto