Anggota DPRD Blora Darwanto mengatakan, kegiatan pembangunan sarana prasarana di organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami keterlambatan pengerjaan. Bahkan, menurutnya ada yang tidak selesai sesuai waktu kontrak kerja.
Pihaknya mengira penyebabnya proses perencanaan dan pemilihan rekanan. ‘’Banyaknya pekerjaan terlambat proses pengerjaan diduga karena proses pengadaan barang dan jasa tidak kredibel, akuntabel, dan fair,’’ ujar politikus Fraksi Gerindra tersebut.
Selain itu, menurut Darwanto, rekanan diamanahi pekerjaan tidak dan atau kurang bonafit. Pihaknya menghendaki ke depan ada perbaikan terkait harga perkiraan sendiri (HPS) dan konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Blora Nidzamudin Al Hudda mengatakan, paket pembangkit jalan dari Bankeu Bojonegoro ini masuk Perubahan-APBD. Proyek dibagi menjadi empat pekerjaan. Perkembangannya untuk Menden-Ketuwan sepanjang 5.125 meter realisasi sudah 4.675 meter atau 91,2 persen.
‘’Rencana bisa selesai dalam waktu dua hari lagi. Kedua ruas Ketuwan-Panolan sepanjang total 2.629 meter sudah selesai 100 persen,’’ bebernya pada Rabu (15/12) lalu.
Lanjut Hudda, pekerjaan di ruas jalan Sidorejo-Kenongogong sepanjang 670 meter, baru terealisasi sepanjang 170 meter sekitar 25 persen dikerjakan. Direncanakan selesai tiga hari lagi. Pekerjaan keempat yakni ruas Panolan-Klagen sepanjang total 1.200 meter sudah terealisasi selesai.
‘’Pembangunan menggunakan besi wiremesh seperti jalan tol, meskipun tampak kecil, namun lebih kuat dan cepat pengerjaannya,’’ tambahnya. (luk/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto