"Seperti Kementerian Desa sebelumnya ada pendataan SDGs desa, data sebelumnya direkap hingga saat ini informasinya belum disinkronkan dengan DTKS (data terpadu kesejahteraan social) dari Kementerian Sosial. Kami berharap semestinya ada sinkronisasi," kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Agung Heri Susanto.
Penyaluran bansos berujung kegaduhan, menurut Agung, beberapa temuan seperti terjadi iri jika masyarakat tidak menerima bantuan. Ia mencontohkan BLT DD (bantuan langsung tunai dana desa) diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan dari Kemensos seperti BPNT (bantuan pangan nontunai) dan PKH (program keluarga harapan).
"Semua merasa terdampak Covid, yang terjadi iri di masyarakat karena saling merasa terdampak. Saya terdampak kok tidak dapat," jelasnya menirukan keluhan warga.
Menurutnya, hal itu bisa menjadi pertimbangan Kades mengambil kebijakan pemerataan bantuan BLT DD. Karena yang tercatat sebagai KPM BLT DD terbatas. Sedangkan, semua merasa terdampak Covid-19. Terkait pendataan penerima BLT DD, pemdes bersama BPD menentukan kriteria dengan musyawarah desa (musdes).
Kades Sidorejo Kecamatan Kedungtuban berharap ketika ada pendataan kemiskinan baik Badan Pusat Statistik (BPS) agar berkoordinasi dengan desa. Sebab, saat ini desa hanya mengetahui, tidak dilibatkan pendataan. (luk/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto