Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Hewan Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora Tejo Yuwono mengatakan, belum bisa memastikan terkait ganti rugi untuk sapi yang mati karena PMK. Alasannya, regulasi yang mengaturnya belum turun ke daerah.
Misalnya, regulasi terkait teknis pelaksanaan dan pembiayaan. "Itu sudah sempat ditanyakan saat rapat, tapi masih menunggu regulasinya seperti apa ke depan," ujarnya.
Hingga Kamis (10/8) lalu, data jumlah kasus suspek PMK sebanyak 3.202 ekor. Rincian 10 ekor positif hasil lab, 2.031 ekor sembuh, 51 ekor mati. Sehingga sisa kasus saat ini masih berjumlah 909 ekor.
Sementara itu, pemkab telah menerima 5.000 vaksin tahap dua dari Pemprov Jawa Tengah. Pendistribusian kepada peternak dilakukan pekan depan kepada peternak sapi. "Lima ribu dosis sudah kami terima, siap dilaksanakan di lapangan minggu depan," jelasnya.
Tejo menjelaskan, jumlah yang diterima lebih sedikit dari usulan. Sebelumnya pemkab mengusulkan 14.000 dosis. Perhitungan tersebut disebabkan, tren persebaran PMK di daerah mulai menurun. Pada vaksin dosis pertama lalu 10.275 ekor sapi tervaksin.
Rencananya, petugas disebar tiap kecamatan untuk distribusi vaksin. Diperkirakan satu minggu selesai. Namun, terkait petugas, pihaknya perlu membagi. Terutama sejak dibukanya pasar hewan, petugas bergantian berjaga pada pintu masuk.
Tekad, salah satu peternak asal Desa Palon, Kecamatan Jepon merasa bersyukur dengan vaksin PMK sudah banyak tersebar. Juga dibukanya kembali pasar hewan membawa harapan para pedagang sapi.
"Tidak waswas lagi baik itu peternak, penjual, maupun pembeli," tuturnya. (luk/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto