BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk pengelolaan keuangan. Dinas Pendidikan Bojonegoro menggandeng Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk berikan pembinaan kepada Kepala SD dan SMP Negeri se-kabupaten.
Kegiatan ini untuk menghindari potensi kesalahan sekolah dalam pengelolaan keuangan itu berlangsung di Ruang Pertemuan Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Rabu (20/12).
Kegiatan dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro Muji Martopo, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nur Sujito, serta Kepala SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Bojonegoro.
Pj Bupati Adriyanto menyampaikan, dalam pengelolaan keuangan, harus membiasakan bertanya ketika ada keraguan dalam pengelolaannya. Jangan mengambil inisiatif pada sesuatu yang masih ragu-ragu. Dan jangan sampai niat baik dilaksanakan dengan cara yang salah.
Kemudian, sebagai langkah pengawasan harus dibuat sistem pengawasan berlapis.
‘’Lapis 1 pengawasan pada level staf, lapis 2 pengawasan pada level kepala sekolah, lapis 3 pengawasan pada level dinas,’’ ujarnya.
Pengawasan berjenjang ini dalam rangka meminimalisir adanya salah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan harus mematuhi SOP tata kelola keuangan. Sehingga setiap Lembaga memiliki standart pengelolaan yang sama.
Pj Bupati juga mengingatkan pentingnya netralitas dalam Pemilu merupakan kewajiban dan semangat ASN untuk menjadi contoh bagi yang lainnya. ‘’ASN harus netral. Jangan ikut berkampanye dimanapun,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kajari Bojonegoro Muji Martopo mengatakan, harus ada perbaikan dalam tata kelola keuangan. Guru sebagai figur yang digugu dan ditiru harus dapat menjadi contoh yang baik.
Dalam pengelolaan dana BOS harus sesuai degan Juklak dan Juknis. Anggaran dibelanjaran sesuai dengan perencanaan. Pertanggungjawaban keuangan tidak hanya sekedar formalitas, namun harus dapat dipertanggungjawabkan secara materiil.
Pada kesempatan ini pula kajari menyampaikan tentang Netralitas ASN. Abdi negara itu harus senantiasa menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu dan ikut berperan mewujudkan pemilu yang damai dan menciptakan suasana yang kondusif.
‘’Pelanggaran terhadap netralitas pemilu ada sanksi pidananya,’’ ungkapnya.
Sekretaris Daerah Nurul Azizah menambahkan, akhir 2023 tinggal beberapa hari. Dia mengajak bekerja segera, buat pelaporan keuangan secara benar.
Juga menekankan pada pengelolaan keuangan agar sesuai ketentuan. Mulai dari tertib perencanaan dan tertib pengelolaan. ‘’Buat laporan dengan teliti,’’ tutup Nurul. (*/tih)
Editor : Yuan Edo Ramadhana