Dilaunching MenPAN-RB, MPP Bojonegoro Telah Terintegrasi Sistem Digital

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bojonegoro telah terintegrasi dengan sistem digital yang ditandai dengan ditetapkannya MPP Kabupaten Bojonegoro dalam Launching MPP digital yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas pada kegiatan Gelar Pelayanan Prima di Jakarta beberapa waktu lalu (8/10).
Berdasar Keputusan MenPAN-RB Nomor 457/2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, MPP Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten yang dapat menggunakan MPP Digital Nasional. “MPP Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu dari 199 MPP Digital yang di-launching langsung MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Yusnita Liasari, ST, M.Si yang hadir secara langsung bersama Kepala Bagian Organisasi Dian Rokhmawati Ikhtiyorini S.STP, MM di acara tersebut mewakili Pj Bupati Bojonegoro.
MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform. “Langkah ini dilakukan untuk mendorong digitalisasi layanan yang makin maju,” jelas Lia, panggilan akrab Yusnita Liasari, ST, M.Si.
Baca Juga: Pemkab Bojonegoro Wujudkan Kondisi Rumah Lebih Produktif Melalui Program Lisrik Gratis
MPP Digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi. “Hingga saat ini sebanyak 199 Kabupaten / Kota yang dapat menggunakan MPP Digital,” imbuh Lia
Menurut Lia, pada acara launchiing dijelaskan oleh MenPAN-RB, bahwa MPP digital merupakan bentuk virtual pengintegrasian layanan. “Menteri Anas menjabarkan ada empat ekosistem pelayanan terintegrasi diantaranya yaitu direct service,” terangnya.
Direct service itu, lanjut Lia, masyarakat dapat menerima pelayanan secara langsung, seperti di MPP.
Selanjutnya, ada mobile service atau layanan bergerak seperti pemberian layanan dengan menggunakan kendaraan. Dan, yang selanjutnya self service dan electronic service.
Diharapkan MPP membawa dampak terhadap kemudahan berusaha, dimulai dari mempercepat kemudahan berusaha, dimulai dengan mempercepat proses pengurusan perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi biaya dan waktu, meningkatkan efisiensi dan transparansi hingga meningkatkan daya saing bisnis.
Lia mengatakan MPP digital sebagai bentuk self service dan electronic service digunakan sebagai platform pelayanan perizinan yang dapat diakses oleh masyarakat hanya melalui handphone masing-masing dengan cara menginstal aplikasi MPP Digital pada playstore (HP Android). “Saat ini, telah tersedia layanan izin untuk 93 jenis perizinan tenaga Kesehatan termasuk Dokter umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Internship dan juga Apoteker,” terangnya. Keberadaan MPP Digital juga menggabungkan layanan izin tenaga Kesehatan yang semula terbagi pada DPMPTSP melalui aplikasi Si Maniz, dengan Dinas Kesehatan.
Keberadaan MPP digital juga sebagai bentuk integrasi dokumen kependudukan yang ditandai dengan aktifnya Identitas kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta validasi data dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) pada Dinas Kesehatan(*/van)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




