Senin, 20 May 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban
Terjadi Perdebatan Aturan Zonasi 90 Persen

Pembahasan PPDB SMAN Masih Tarik- Ulur

13 Mei 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

Ilustrasi

Ilustrasi (AINUR OCHIEM/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

TUBAN – Pembahasan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMAN masih tarik-ulur. Rapat bersama dengan cabang dinas pendidikan se-Jawa Timur di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim pada Jumat (10/5) lalu belum menghasilkan keputusan apa pun.

Berdasar informasi yang diterima Jawa Pos Radar Tuban, rapat yang beragenda menetapkan pedoman teknis (domnis) PPDB itu masih terjadi perdebatan dalam menafsirkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Utamanya terkait zonasi yang mewajibkan 90 persen.

‘’Setiap cabang dinas pendidikan diminta untuk menyampaikan usulannya. Termasuk Tuban, juga sudah kita sampaikan usulan. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan,’’ kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro-Tuban Adi Prayitno kepada wartawan koran ini kemarin (12/5).

Adapun usulan sistem PPDB yang disampaikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tuban tetap sama seperti tahun lalu. Disampaikan Adi panggilan akrabnya, wilayah Tuban tetap diusulkan terbagai dalam lima zona. Rinciannya, zona I meliputi SMAN 1 Tuban, SMAN 4 Tuban, dan SMAN 1 Widang. Kemudian, zona II, SMAN 1 Tambakboyo, SMAN 2 Tuban, SMAN 1 Bancar, dan SMAN 5 Tuban. Zona III, SMAN 3 Tuban, SMAN 1 Singgahan, SMAN 1 Kerek, SMAN 1 Plumpang, dan SMAN 1 Montong. Zona IV, SMAN 1 Parengan, SMAN 1 Rengel, SMAN 1 Grabagan, dan SMAN 1 Soko. Terakhir, zona V, SMAN 1 Jatirogo, SMAN 1 Bangilan, SMAN 1 Senori, dan SMAN 1 Kenduruan. Selanjutnya, dari pembagian zona sekolah tersebut kemudian dibagi berdasar wilayah kecamatan, sebagaimana juknis PPDB tahun lalu. ‘’Kita usulkan sama persis dengan tahun lalu. Termasuk pembagian zona per wilayah kecamatan, kita samakan. Harapannya tidak ada perubahan. Apakah disetujui atau tidak, ini yang  masih kita tunggu kepastiannya,’’ terang mantan kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk itu.

Disinggung terkait sistem zonasi yang 90 persen tanpa pertimbangan nilai ujian nasional (NUN), Adi belum bisa memberikan penjelasan. Sebab, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2019 tidak menerapkan zonasi 90 persen, tapi hanya 70 persen berdasar masukan masyarakat.

‘’Itu pun masing-masing cabang dinas masih mengusulkan lagi agar ada perubahan pergub. Jadi, sampai sekarang belum bisa dipastikan. Masih tarik-ulur,’’ terang mantan pendidik bahasa Indonesia itu.

Diakui Adi, penerapan zonasi 90 persen dan tanpa pertimbangan NUN memicu polemik di masyarakat. Sebab, jika sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud itu diterapkan murni, maka akan muncul gejolak yang luar biasa. Utamanya di wilayah-wilayah perkotaan. Karena dengan sistem zonasi 90 persen tanpa pertimbangan NUN, anak-anak yang pandai akan sulit masuk ke sekolah unggulan.

Sementara jika bicara pemerataan pendidikan, sampai saat ini masih belum ideal. Sarpras dan SDM guru antara sekolah pinggiran dengan sekolah unggulan masih jomplang.

‘’Orang tua yaag anaknya pintar, tapi tidak masuk sekolah ungulan karena zonasi dan tanpa pertimbangan NUN, pasti tidak terima. Inilah yang sedang kita antisipasi. Mencari jalan keluar yang terbaik,’’ tandasnya.

Sekadar diketahui, berdasar pasal 16 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, pendaftaran PPDB dilaksanakan dalam tiga jalur. Yakni, jalur zonasi 90 persen, prestasi 5 persen, dan jalur perpindahan tugas orang tua 5 persen dari daya tampung sekolah.

(bj/tok/ds/yan/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia