Selasa, 23 Apr 2019
radarbojonegoro
icon featured
Tuban

Pemasangan APK Langgar Aturan, Satpol PP Menunggu

15 Maret 2019, 11: 50: 59 WIB | editor : Amin Fauzie

LANGGAR ATURAN: Sejumlah APK dipasang di pagar kompleks GOR Rangga Jaya Anoraga yang menjadi fasilitas publik beberapa hari lalu.

LANGGAR ATURAN: Sejumlah APK dipasang di pagar kompleks GOR Rangga Jaya Anoraga yang menjadi fasilitas publik beberapa hari lalu. (AHMAD ATHOILLAH/JAWA POS RADAR TUBAN)

TUBAN – Maraknya pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan masih belum mendapat tindakan tegas dari satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat (Satpol PP-Linmas) maupun badan pengawas pemilu (bawaslu).

Kepala Satpol PP-Linmas Tuban, Hery Muharwanto mengaku tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban APK yang melanggar aturan. Sebab, persoalan APK adalah kewenangan bawaslu.

‘’Selain banner APK, kalau pemasangannya melanggar perda (peraturan daerah), seperti banner yang dipasang di pohon penghijauan dan fasilitas umum, langsung kita tertibkan. Tapi kalau APK, itu kewenangannya bawaslu,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Dijelaskan Hery, khusus untuk pemasangan APK diatur menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemasangan APK dan atau Rapat Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Kampanye. Ditegaskan dia, untuk penertiban APK, selama masa kampanye menjadi kewenangan bawaslu.

‘’Kami (Satpol PP, Red) hanya sebagai eksekutor setelah mendapatkan surat adanya pelanggaran pemasangan APK dari bawaslu,’’ ujarnya.

Praktis, selama tidak ada mandat dari bawaslu, pihaknya tidak akan berani melakukan penertiban, termasuk apk pilpres 2019, meskipun misalnya itu jelas-jelas melanggar.

Sementara itu, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Tuban M. Arifin saat dikonfirmasi terkait rekomendasi penertiban APK kepada Satpol PP-Linmas yang melanggar aturan hanya menjawab secara diplomatis. ‘’Setiap ada kendala di lapangan kita selalu koordinasi dengan Satpol PP-Linmas,’’ katanya.

Namun, saat ditanya sudah berapa kali surat rekomendasi penertiban disampaikan ke Satpol PP-Linmas, Arifin tidak menjawab. Pesan pertanyaan melalui WhatsApp yang dikirim wartawan koran ini hanya dibaca, namun tidak ada balasan.

(bj/rza/tok/yan/min/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia