Minggu, 19 May 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Dugaan Korupsi Kades Sukosewu Datangkan Saksi Kecamatan

20 Februari 2019, 16: 56: 18 WIB | editor : Amin Fauzie

MENUNGGU: Sidang pemeriksaan saksi kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Sukosewu 2016-2017 yang menjerat Kepala Desa Sukosewu Wiwik Pujiningsih masih terus berjalan.

MENUNGGU: Sidang pemeriksaan saksi kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Sukosewu 2016-2017 yang menjerat Kepala Desa Sukosewu Wiwik Pujiningsih masih terus berjalan. (BHAGAS DANI PURWOKO/JAWA POS RADAR BOJONEGORO)

BOJONEGORO – Sidang pemeriksaan saksi kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Sukosewu 2016-2017 yang menjerat Kepala Desa Sukosewu Wiwik Pujiningsih masih terus berjalan. Rencananya JPU akan mengahadirkan saksi dari pihak kecamatan.

Salah satu JPU Kejari Bojonegoro Dekry Wahyudi mengatakan, akan mendatangkan lagi saksi dari kecamatan. Namun, ia belum bisa membeberkan jumlah saksi yang akan dihadirkan. Selain itu, nantinya JPU akan menghadirkan saksi ahli. Sebab, keterangan saksi ahli sangat dibutuhkan dalam sidang kasus tipikor.

“Masih ada saksi-saksi lagi yang akan diperiksa, kemungkinan pekan depan datangkan saksi dari kecamatan, lalu saksi ahli juga akan dihadirkan,” katanya.

Pekan ini sidang pun masih pemanggilan saksi. Ada enam saksi telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Senin (19/2) lalu, sedangkan pekan lalu sudah dihadirkan tiga saksi. Enam saksi tersebut terdiri atas 2 bendahara, 1 sekretaris desa (sekdes), 1 kepala urusan (kaur) kesejahteraan rakyat (kesra), 1 tim pelaksana, dan 1 dari badan perwakilan desa (BPD).

Enam saksi dihadirkan untuk pembuktian proyek-proyek yang perlu dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

“Muatan sidangnya berkaitan dengan SPj (surat pertanggungjawaban) proyek pavingisasi, jamban, dan honorarium. Pas sidang, Bu Wiwik juga mengakui dan kooperatif,” tuturnya.

Terpisah, kuasa hukum terdakwa, Mansur mengungkapkan, bahwa terkait proyek-proyek yang perlu dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebenarnya sudah clear. Namun, hasil audit dari inspektorat ternyata masih ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Selain itu, ia menerangkan salah satu kesalahan kliennya ialah tidak membentuk tim pelaksana secara jelas, hanya lewat lisan saja.

“Kalau proyeknya itu sudah clear sebenarnya mas, namun hasil auditnya ada yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

(bj/gas/min/JPR)

 TOP
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia