Minggu, 24 Mar 2019
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

KONI Jatim Masih Akui Wafi

18 Januari 2019, 18: 07: 03 WIB | editor : Ebiet A. Mubarok

Wafi

Wafi (Istimewa/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

BOJONEGORO - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur ikut memantau dinamika internal KONI Bojonegoro. Pengurus KONI Jatim tetap menilai Lukman Wafi masih sebagai Ketua KONI Bojonegoro. Meskipun, sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menunjuk pelaksana tugas (Plt) setelah adanya mosi tidak percaya dari cabang olahraga (cabor).

Acuannya, berdasar anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART). Setidaknya, untuk menentukan keabsahan pengurus KONI di tingkat kabupaten adalah kepengurusan di atasnya, yaitu KONI Jatim. 

Sekretaris KONI Jatim Soewanto mengatakan, sudah mengetahui informasi terkait penunjukan Plt KONI Bojonegoro. Penunjukan itu berdasar mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Lukman Wafi menjabat sebagai ketua KONI.

Namun, upayanya tidak bisa langsung menggantinya begitu saja. Sebab, ada regulasi yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pengurus KONI. “Sesuai AD/ART, tak bisa tiba-tiba ada Plt. Ada mekanisme yang harus dilewati,” katanya Kamis (17/1).

Menurut dia, mengganti pucuk pimpinan KONI, sebelum berakhirnya masa jabatan, tetap bisa dilakukan. Hanya, mekanismenya diatur dalam AD/ART. Yaitu harus ada pengajuan musyawarah KONI luar biasa, yang diajukan oleh 2/3 dari total anggota.

Penggalangan tanda tangan mosi tidak percaya itu lalu diajukan kepada Ketua KONI Bojonegoro. Selanjutnya, KONI setempat mengajukannya ke KONI Jatim. Setelah itu, baru digelar musyawarah luar biasa yang dihadiri oleh KONI provinsi.

“Jadi ada mekanismenya, tidak bisa langsung (ganti) begitu saja,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat akan digelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2019. Sehingga gejolak di internal KONI sebaiknya tak terjadi. Apalagi, Bojonegoro akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan dalam porprov. “Itu (konflik) yang tidak kami harapkan,” pintanya.

Hal senada diungkapkan Divisi Hukum KONI Jatim Amir Burhanudin. Menurut dia, kepengurusan sepenuhnya menjadi kewenangan internal organisasi KONI. Pemerintah daerah tidak boleh ikut terlalu dalam mengarahkannya, apalagi sampai memicu gejolak.

Karena, KONI memiliki AD/ART sendiri sebagai acuan roda organisasi. Karena jika penggantian ketua KONI hanya didasari mosi tidak percaya, tentu akan menjadi preseden buruk untuk kemajuan olahraga ke depan. 

“Ini harus dijadikan pelajaran bersama. Roda organisasi harus mengacu AD/ART,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro Yayan Rohman menilai mosi tidak percaya yang dilayangkan 19 cabor di internal KONI kota setempat berdampak pada kekosongan kursi pucuk pimpinan. Sehingga pemkab bertindak untuk menyelamatkan organisasi dengan menunjuk kepala dinas pemuda dan olahraga sebagai Plt ketua KONI.

“Agar tak terjadi kekosongan, kami tunjuk Plt. Ini sifatnya sementara,” katanya.

Dia mengklaim, gejolak di internal KONI ini tidak akan berdampak pada kesiapan Porprov 2019. Sebab, yang menjalankan pertandingan tingkat provinsi itu bukan KONI. Sebaliknya, masing-masing cabor. 

Sehingga, Yayan optimistis meskipun terjadi gejolak di internal KONI, atlet Bojonegoro akan tetap meraih prestasi.

(bj/msu/rij/bet/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia