Jumat, 14 Dec 2018
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Disebar, Honorer akan Ditempatkan di Sekolah Kekurangan Guru

Rabu, 05 Dec 2018 10:52 | editor : Ebiet A. Mubarok

Ilustrasi

Ilustrasi (Ainur Ochiem/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

BOJONEGORO - Persebaran guru honorer di Bojonegoro, rencananya akan ditata. Terutama, akan menempatkan guru honorer ke sejumlah sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Hal ini karena jumlah honorer cukup banyak. 

Juga, Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro mulai membatasi sekolah mengangkat honorer. “Jadi, persebarannya akan kita atur,” kata Kepala Disdik Bojonegoro Hanafi kemarin (4/12).

Hanafi menjelaskan, persebaran tersebut dengan mendistribusikan honorer ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Misalnya, di sekolah pelosok yang kekurangan guru, tentu bisa diambilkan honorer di sekolah yang kelebihan tenaga pendidik.

“Itu rencana kami lakukan ke depannya,” ujar dia.

Namun, hal itu tentunya masih harus dilakukan kajian matang. Sebab, harus jelas guru honorer dengan kriteria bagaimana yang bisa dimutasi. Sebab, aturannya berbeda dengan aturan guru yang sudah berstatus PNS. 

Menurut Hanafi, guru honorer yang bisa dimutasi adalah mereka sudah mengantongi surat tugas bupati. Sebab, guru honorer sudah memiliki surat tugas sudah mendapatkan tunjangan. Mulai Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta per bulan. 

“Kalau yang belum punya surat tugas belum bisa akomodir,” ucap dia.

Pengaturan honorer itu diperlukan, kata Hanafi, supaya tidak ada lagi kekurangan guru di sekolah. Selama ini, kekurangan guru memang jarang terjadi. Sebab, sekolah merekrut honorer baru. 

“Jika ada persebaran ini, diharapkan sekolah tidak lagi merekrut guru,” tegasnya.

Saat ini jumlah guru honorer di lingkup disdik ada 3.570 orang. Itu adalah yang berstatus guru honorer. Jika dikalkulasi dengan pegawai tidak tetap (PTT) jumlahnya bisa lebih banyak. 

Hanafi menegaskan, dengan jumlah sebanyak itu, disdik melarang sekolah merekrut honorer. Sebab, itu nanti akan membuat honorer yang baru tidak bisa terakomodir tunjangan atau surat tugas. 

Tahun depan para honorer tersebut akan diberikan tunjangan. Baik yang guru maupun yang PTT. Nominalnya sesuai masa kerja. Honorer kategori dua (K-2) akan menerima tunjangan Rp 1 juta per bulan. 

Non-K-2 yang memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kepegawaian (NUPTK) akan menerima tunjangan Rp 600 ribu per bulan. Sedangkan, yang non-K-2 dan tidak memiliki NUPTK akan menerima Rp 250 ribu per bulan. 

Kabid Ketenagaan Aunur Rofiq mengatakan, saat ini jumlah honorer memang sangat banyak. Jika terus bertambah, dikhawatirkan mereka tidak bisa terakomodir . Karena itu, jumlah yang sudah ada akan terus dimaksimalkan. 

“Kita akan maksimalkan yang ada saat ini,” jelasnya.

Dia melanjutkan, setiap tahun jumlah guru yang pensiun mencapai 300 orang lebih. Sedangkan, rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) jarang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

(bj/ai/zim/rij/bet/JPR)

 
Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia