Rabu, 14 Nov 2018
radarbojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Banggar DPRD Belum Satu Suara Terkait Dry Port

Rabu, 07 Nov 2018 09:20 | editor : Ebiet A. Mubarok

DBH Migas

DBH Migas (M. Nurcholish/Jawa Pos Radar Bojonegoro)

BOJONEGORO - Penyesuaian KUA PPAS terkait kenaikan DBH migas juga menyinggung pembangunan dry port atau pelabuhan darat. Hanya, kalangan badan anggaran (banggar) DPRD belum satu suara terkait pembangunan dry port tersebut.

Saat pembahasan KUA PPAS, Selasa (6/11) anggota Banggar DPRD Muhammad Fauzan mengusulkan pembangunan dry port. Sebab, dry port nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). 

Selain itu, dry port tersebut sudah menjadi program lama pemkab setempat. Namun, mayoritas anggota banggar yang hadir tidak menyetujui pembangunan dry port tahun depan. Namun, bisa dialokasikan tahun-tahun berikutnya. 

“Kalau menurut saya dry port masih belum mendesak,” kata Ali Mustofa, anggota banggar lainnya.

Pemkab memang sudah lama merencanakan dry port. Lokasi sudah ditentukan. Dinas perhubungan (dishub) juga sudah melakukan pembelian lahan. Namun, lahan yang dibeli masih kurang. Sehingga, masih diperlukan pengadaan lahan lagi. 

Pembahasan ulang KUA PPAS dilakukan sejak Senin lalu. KUA PPAS dibahas ulang karena ada kenaikan DBH migas sekitar Rp 1,03 triliun. Sehingga, harus dilakukan penyesuaian APBD 2019.

(bj/zim/rij/bet/JPR)

 
Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia